TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Wajibkan Konsultan Pajak Daftar Ulang Status Kuasa via Coretax

·

DJP Wajibkan Konsultan Pajak Daftar Ulang Status Kuasa via Coretax

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan baru yang mengharuskan konsultan pajak dan pihak lain mengajukan permohonan status sebagai kuasa wajib pajak melalui sistem elektronik Coretax atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ketentuan ini tertuang dalam PER-7/PJ/2025 yang mengatur prosedur baru penunjukan kuasa wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (7) PER-7/PJ/2025, permohonan status kuasa wajib pajak harus disertai dokumen berupa izin praktik untuk konsultan pajak atau surat keterangan terdaftar untuk pihak lain. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax system) atau secara langsung ke KPP bagi wajib pajak yang tidak dapat mendaftar secara elektronik.

Bila permohonan penambahan status sudah memenuhi ketentuan pengisian formulir secara lengkap dan memenuhi persyaratan, DJP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada wajib pajak. Selanjutnya, KPP tempat wajib pajak terdaftar akan melakukan penelitian administrasi atas permohonan penambahan status tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, KPP akan menerbitkan keputusan berupa surat keterangan dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak dengan format yang tersedia pada Lampiran II Huruf X PER-7/PJ/2025. Setelah mendapatkan penetapan status ini, konsultan pajak dan pihak lain dapat mengubah data statusnya sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1).

Perubahan data status wajib pajak bagi konsultan pajak meliputi perubahan izin praktik konsultan pajak dan perubahan surat keterangan terdaftar untuk pihak lain. Sesuai Pasal 66 ayat (5) PER-7/PJ/2025, permohonan perubahan data harus dilengkapi dokumen pendukung berupa salinan izin praktik untuk konsultan pajak atau salinan surat keterangan terdaftar untuk pihak lain.

DJP juga mengatur mekanisme pencabutan status kuasa wajib pajak apabila konsultan pajak atau pihak lain dicabut izin praktiknya oleh Kementerian Keuangan. KPP dapat mencabut status berdasarkan permohonan atau secara jabatan dengan menerbitkan surat pencabutan keterangan dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak yang formatnya tersedia pada Lampiran II Huruf GG PER-7/PJ/2025.(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines