TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen Barulah Pajak Naik

· ·

Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen Barulah Pajak Naik

PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tarif pajak akan naik setelah ekonomi nasional benar-benar pulih dan tumbuh di atas 6 persen.

“Jadi Anda engga usah takut kalau saya naikin pajak, Anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu ekonomi tumbuhnya di atas 6 persen. Anda akan happy juga bayar pajaknya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Menkeu Purbaya menyebutkan, kebijakan perpajakan tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, kenaikan pajak tidak memengaruhi daya beli masyarakat apabila kebijakan fiskal tepat sasaran dan perekonomian terus bertumbuh.

Persoalannya, menurut Purbaya, bukan pada besarnya pajak, melainkan pada perputaran uang yang tidak optimal di sistem keuangan. Purbaya menekankan pentingnya memastikan agar penerimaan pajak segera dialirkan ke sektor riil, bukan hanya disimpan di sistem perbankan atau lembaga keuangan.

“Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana. Saya ambil pajak, uang di bank sentral, di sistem kering,” katanya.

Purbaya menjelaskan pemerintah ingin mengubah pola pengelolaan dana negara dengan tidak lagi membiarkan dana mengendap terlalu lama di Bank Indonesia (BI). Sebagai gantinya, dana tersebut akan ditempatkan di perbankan agar lebih produktif dan dapat langsung mendorong kegiatan ekonomi.

Pemerintah akan mempercepat pemanfaatan penerimaan pajak dengan langsung menyalurkannya ke berbagai program pembangunan dan transformasi ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langsung saya belanjakan dalam bentuk program perubahan ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus,” katanya.Kebijakan fiskal yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen penggerak sektor swasta.

Purbaya mengungkapkan dengan aliran dana yang cepat dan produktif, kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkat dan kepercayaan pelaku usaha akan semakin kuat.

“Pertama, ada dorongan dari sisi fiskal, dari sisi pembangunan. Yang kedua, uangnya akan di sistem terus, membuat swasta juga akan bergerak. Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati,” katanya.

Berita lainnya di Headlines