TRENDING
DJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru Dilantik
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon

· ·

Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon

PajakOnline.com—Indonesia berupaya memenuhi komitmen National Determine Contribution (NDC) mengenai penurunan emisi karbon yang disepakati dalam Paris Agreement, lingkungan hidup terutama kehutanan menjadi sorotan karena Indonesia termasuk negara yang memiliki tropical forest. Sehingga untuk Indonesia, reforestasi akan menjadi salah satu indikator yang akan dilihat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speechnya pada Webinar dengan tema “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future”yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI) secara virtual pada Jumat (11/6/2021).

“Ini area yang teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan dan luar biasa beberapa tahun terakhir. Indonesia bahkan sudah mencapai hal yang cukup menggembirakan di bidang deforestasi yang dicegah atau penurunan dan bahkan KLHK melalui BPDLH yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sudah mendapatkan kompensasi dana dari achievement, terutama di bidang penurunan CO2. Ini sebuah langkah yang positif,” tegas Menkeu.

Dalam forum-forum internasional, Pemerintah terus sampaikan bahwa Indonesia memiliki ambisi dan berkomitmen untuk turut serta mengatasi isu perubahan iklim. Hal itu, ungkap Menkeu, diturunkan dalam berbagai kebijakan dan program. Kementerian Keuangan ikut aktif mendorong serta ikut di dalam memfasilitasi berbagai program tersebut dengan cara melakukan climate budget tagging untuk pengendalian dampak perubahan iklim.

“Jadi climate budget tagging ini kita mulai sejak tahun 2016 hingga sekarang. Tujuannya untuk menunjukkan secara transparan berapa yang dialokasikan APBN untuk mengaddress isu climate change ini,” tambah Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu sampaikan Ia menyambut baik inisiatif UI untuk melakukan webinar di bidang climate change yang berkolaborasi dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Tidak hanya penting untuk mengkampanyekan edukasi, tapi acara webinar seperti ini diharapkan dapat secara konkrit mengembangkan berbagai langkah upaya penurunan emisi karbon yang akan memberikan manfaat sangat besar bagi Indonesia.

“Semoga webinar hari ini bisa betul-betul menjadi suatu program yang terus dilakukan berkelanjutan, dengan terus mengikutsertakan berbagai stakeholder masyarakat. Selain itu juga, webinar ini dapat terus meningkatkan kemampuan Indonesia di dalam mendeliver komitmen secara kredibel di bidang climate change. Saya harap kerjasama ini akan terus ditingkatkan dengan secara lebih kreatif, lebih meluas sehingga komitmen climate change, sama seperti kita menghadapi covid, harus bisa menjadi suatu keharusan untuk berubah. Kami dari pemerintah akan mencoba terus merumuskan kebijakan, mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, dan menciptakan program-program yang juga konsisten dengan climate change ini,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines