TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Dapat Pinjaman dari Australia Rp15 Triliun

·

Indonesia Dapat Pinjaman dari Australia Rp15 Triliun

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dukungan finansial senilai AUD1,5 miliar atau sekitar Rp15 triliun dari Pemerintah Australia yang dapat dibayarkan kembali selama 15 tahun.

Kesepakatan ini merupakan salah satu wujud kemitraan strategis komprehensif dan persahabatan antara Australia dan Indonesia, khususnya dalam memerangi virus corona. Dukungan ini juga dalam rangka mendukung Program Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES), yang diorganisir oleh Asian Development Bank (ADB).

Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Pernyataan Pers Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 secara virtual belum lama ini atau pada Kamis (12/11/2020).

Menkeu mengapresiasi komitmen berkelanjutan dan kemitraan antara Indonesia dan Australia dapat memperkuat hubungan antar keduanya. Dukungan finansial ini untuk mendukung pembiayaan anggaran Indonesia di tahun 2020 yang berfokus pada pengendalian krisis akibat Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Hal ini sangat penting terutama pada saat menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dalam lingkup global. Kita semua memahami bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat menantang bagi kita semua,” ungkap Menkeu.

Instrumen fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan terpenting ketika perekonomian dan masyarakat terpukul akibat pandemi covid, baik untuk mendukung bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi masyarakat maupun demi mendukung dunia usaha.

“Jadi semua bagian dari masyarakat terdampak oleh covid-19. Di sinilah peran kebijakan fiskal bersama dengan instrumen lain seperti kebijakan moneter untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan selama masa yang sangat sulit ini,” jelas Menkeu.

Dalam konteks tersebut, Menkeu menambahkan persahabatan dan kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia menggarisbawahi tidak hanya hubungan yang kuat tetapi juga memberi pemahaman sebagai negara tetangga memiliki tujuan untuk memulihkan dan mengatasi bersama dampak pandemi covid.

“Kami sangat menghargai dukungan dari pemerintah Australia dan saya berharap kedua negara pulih dengan sangat kuat dan segera dari COVID-19 ini, sehingga kita dapat bertemu satu sama lain secara fisik,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines