TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Industri Konsumtif Perlu Diberi Insentif Pajak

·

Industri Konsumtif Perlu Diberi Insentif Pajak

PajakOnline.com—Resesi ekonomi terjadi karena daya beli menurun atau konsumsi masyarakat yang merosot. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggenjot konsumsi masyarakat dengan mendukung sektor industri yang produk-produknya banyak dibeli atau menjadi sasaran belanja masyarakat.

"Industri dalam negeri yang bisa dibeli masyarakat itu diberikan potongan pajak supaya ada efek berantai terutama buat barang yang dibeli berulang kali," kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, pada Rabu (18/11/2020).

Aviliani melanjutkan, proyek pemerintah harus tetap jalan karena berpotensi menciptakan pertumbuhan kredit ke perbankan. Selain itu, pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk jaringan pengaman sosial diharapkan masih berlanjut dan tidak berkurang hingga tahun depan.

"Dana PEN sebaiknya tidak dikurangi karena tahun depan tidak mungkin orang langsung bisa bekerja dan berpenghasilan bagus. Orang yang penghasilannya di bawah Rp5 juta dan UMKM masih akan bermasalah. Mereka tetap harus diberikan bantuan sosial," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada perusahaan besar yang mau berkolaborasi dengan kelompok kecil sehingga akan meningkatkan pendapatan dan bisa melakukan pinjaman ke bank.

"Ini juga salah satu cara agar pertumbuhan di tahun depan itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kondisinya seperti sekarang," katanya.

Berita lainnya di Headlines