TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ingin Mendapatkan Layanan Tatap Muka dengan DJP? Bikin Janji Dulu

· ·

Ingin Mendapatkan Layanan Tatap Muka dengan DJP? Bikin Janji Dulu

PajakOnline.com—Wajib pajak (WP) yang ingin mendapatkan layanan tatap muka atau berkonsultasi secara langsung dengan pegawai atau petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membuat janji pertemuan.

Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020. yang mengumumkan dibukanya layanan tatap muka mulai Senin 15 Juni 2020.

“Layanan konsultasi dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, atau chat,” demikian penggalan ketentuan dalam SE yang ditetapkan pada 5 Juni 2020 seperti kami kutip hari ini Selasa (9/6/2020).

Dalam SE tersebut, Dirjen Pajak meminta kepada kepala unit kerja agar menyediakan saluran telepon dan/atau chat minimal lima nomor di KPP dan dua nomor di KP2KP, dan/atau cara lain yang memungkinkan pegawai dapat melayani beberapa wajib pajak pada saat yang bersamaan. Nomor-nomor tersebut akan ditayangkan di https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

Untuk layanan perpajakan yang belum tersedia secara elektronik, sesuai ketentuan dalam SE-33/PJ/2020, wajib pajak dapat menyampaikannya melalui pos/jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun layanan perpajakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti Mal Pelayanan Pajak dikoordinasikan dengan instansi penyelenggara. Kepala unit kerja dapat melaksanakan layanan di luar kantor (LDK) dan layanan di tempat lain dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan kebutuhan tempat dibukanya LDK.

Dalam SE tersebut juga dinyatakan bahwa kegiatan edukasi atau penyuluhan, termasuk dalam rangka pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dilakukan dengan mengutamakan kegiatan secara daring atau online.

Kapasitas Pertemuan Dibatasi Sesuai Protokol Kesehatan

Mengenai jumlah wajib pajak yang bisa datang ke kantor pajak untuk memanfaatkan pelayanan tatap muka akan ditentukan oleh kepala unit kerja masing-masing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, jumlah wajib pajak yang bisa dilayani akan disesuaikan dengan kondisi kantor dan sumber daya manusia yang bertugas.

"Kepala KPP akan mengatur jumlah wajib pajak yang bisa dilayani tatap muka, berapa jumlahnya dalam satu hari," kata Yoga.

Bentuk pelayanan dan konsultasi langsung sejalan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Karena setiap KPP mempunyai kapasitas ruangan yang berbeda-beda luasnya dalam pelayanan langsung. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan jaga jarak dalam berinteraksi secara langsung sesuai protokol kesehatan.

Berita lainnya di Headlines