TRENDING
DJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestyleDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade Lifestyle
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ini Strategi Utama Pemerintah Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

·

Ini Strategi Utama Pemerintah Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021, antara lain pertama, melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua, percepatan vaksinasi sebagai bagian dari PEN untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat. Vaksinasi akan diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk. Tahap 1 vaksinasi sudah dilakukan untuk petugas kesehatan sejak awal Januari 2021. Saat ini, sedang dilakukan vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan petugas publik.

Ketiga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021, pemerintah akan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa skema insentif lainnya, antara lain relaksasi PPnBM (Ditanggung Pemerintah) untuk industri otomotif dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti/ perumahan.

Selain itu, pemerintah pun akan mendukung sektor Hotel, Restoran, Kafe (HOREKA) melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit.

Kemudian, relaksasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan, perluasan Penjaminan Kredit Korporasi berdasarkan PMK-32/2021, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 dari sebesar Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun, mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta melanjutkan Program Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 30 April 2021 mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3% dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi terbesar berada pada program Perlindungan Sosial sebesar Rp49,07 triliun

Sedangkan, khusus untuk program Dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun.

Berita lainnya di Headlines