TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jamiluddin Ritonga: Pemerintahan Jokowi Kembalilah ke Tujuan Reformasi

·

Jamiluddin Ritonga: Pemerintahan Jokowi Kembalilah ke Tujuan Reformasi

PajakOnline.com—Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin genap satu tahun pada 20 Oktober 2020. Tentu sudah banyak yang dilakukan pemerintahan ini.

[caption id="attachment_26431" align="alignright" width="233"] Kanal Opini Oleh: M. Jamiluddin Ritonga Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul[/caption]

Namun ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi.

Melemahnya penanganan korupsi tentu tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Salah satu tujuan reformasi untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Suka tidak suka, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin praktis tidak terdengar. Padahal, masalah KKN masih menjadi persoalan di negeri tercinta.

Selain itu, komunikasi politik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin cenderung top down.

Dari pihak pemerintahan terus mengalir informasi politik yang diharapkan diterima rakyat kebanyakan dengan senang hati.

Ketika rakyat menolaknya, pihak pemerintahan seolah menyalahkan rakyat.

Misalnya, rakyat lantas dinilai mau diajak senang saja susah. Jadi, pihak pemerintahan terkesan kurang mau mendengarkan kehendak rakyatnya. Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pun diberi stigma negatif.

Itu artinya, komunikasi bottom up kurang diterapkan.

Padahal dalam negara demokrasi, termasuk yang diinginkan era reformsi, komunikasi bottom up seyogyanya lebih dominan diterapkan daripada komunikasi top down.

Dengan dominannya komunikasi bottom up, dengan sendirinya pemerintah akan lebih banyak mendengarkan daripada menceramahi rakyatnya.

Rakyat menjadi dominan dalam berkomunikasi, bukan pemerintah. Jadi, kalau pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sibuk melaksanakan sosialisasi, itu berarti lebih banyak melaksanakan komunikasi top down.

Komunikasi seperti ini lebih banyak ditemui di negara otoriter, bukan negara demokrasi. Untuk ke depan, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan lebih greget dalam pemberantasan KKN dan menerapkan komunikasi bottom up. Hal itu urgen dilakukan agar sejaln dengan kehendak reformasi yang didengungkan pada tahun 1998.

(Penulis opini ini adalah penulis buku 1. Tipologi Pesan Persuasif, 2. Perang Bush Memburu Obama, 3. Riset Kehumasan dan Mengajar 1. Isu dan Krisis Manajemen, 2. Metode Penelitian Komunikasi, dan 3. Riset Kehumasan)

Berita lainnya di Headlines