TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penjelasan Penelitian Kepatuhan Formal Pajak

·

Penjelasan Penelitian Kepatuhan Formal Pajak

PajakOnline.com—Penelitian Kepatuhan Formal Pajak adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan SE-05/PJ/2022.

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi pelaksana penelitian kepatuhan formal ini dengan tugas dan fungsi pengawasan atau tim pengawasan perpajakan.

Dilakukannya penelitian kepatuhan formal ini kepada semua wajib pajak yang diadministrasikan di KPP terkait. Wajib pajak disi di antaranya wajib pajak strategis atau wajib pajak lainnya.

Dalam pelaksanaannya pegawai KPP atau tim pengawasan perpajakan itu melakukan penelitian kepatuhan formal ketika kewajiban, ketentuan formal perpajakan seharusnya akan, sedang, atau telah dipenuhi wajib pajak.

Lebih jelasnya, kewajiban, ketentuan yang divalidasi juga dianalisis lewat penelitian kepatuhan formal ini berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP);
2. Ketepatan waktu pembayaran/penyetoran pajak;
3. Ketepatan waktu dan/atau kelengkapan laporan pajak, yang meliputi: SPT Masa dan SPT Tahunan PPh; Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); dan laporan lainnya;
4. Angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak;
5. Layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki oleh wajib pajak; dan
6. Kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya.

Pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban formal hubungannya dengan layanan atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki wajib pajak bisa dilakukan dengan kunjungan.

Selanjutnya, pegawai KPP ataupun tim pengawas perpajakan membuat hasil penelitian kepatuhan formal dengan bentuk daftar nominatif (Dafnom). singkatnya dafnom yaitu didalamnya terdapat dafnom wajib pajak yang diterbitkan beberapa jenis surat imbauan dan diusulkan pemeriksaan tujuan lain.

Tidak hanya itu, terdapat dafnom wajib pajak yang diterbitkan surat tagihan pajak (STP), diterbitkan surat teguran, diusulkan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan wajib pajak secara jabatan, dan dafnom lainnya.

Setiap dafnom mengikuti pada kondisi dan kriteria wajib pajak dan akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan.
(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines