TRENDING
Pemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak Diproses
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

·

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

PajakOnline.com—Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah secara umum. Artinya, serapan tenaga kerja meningkat, tingkat pengangguran menurun, pendidikan lebih baik, dan lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya.

“Ini akan memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian, bukan hanya di Kendal tapi juga Jawa Tengah,” kata Bupati Kendal Dico M Ganinduto seperti kami kutip dari Kemenko Perekonomian hari ini.

Pengembangan KEK/ bertujuan meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa. KEK menyasar industri berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital.

Kelebihan KEK ada pada fasilitas fiskal dan non fiskal, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu diberikan pula berbagai kemudahan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan berbagai kelebihannya ini, diharapkan KEK Kendal akan menjadi sebuah Kawasan industri yang berbeda dan mampu untuk menjadi destinasi investasi terbaik.

Pelayanan untuk memperoleh fasilitas dan kemudahan ini dilaksanakan oleh administrator sebagai gerbang para investor.

Investasi yang masuk ke KEK Kendal di tahun kedua ini senilai Rp19,3 Triliun, berasal dari berbagai negara diantaranya Taiwan, Cina, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Hal ini membuka lapangan kerja untuk 9.000 orang. Dilihat dari sisi kinerja ekspor, KEK Kendal telah melakukan ekspor senilai Rp118 Miliar/tahun (USD8,2 juta).

Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kendal memproyeksikan, pasca covid investor dari negara-negara di USA, Eropa, dan lainnya akan masuk berinvestasi di KEK Kendal.

KEK Kendal ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019, unggul dalam sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi, dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis Industri 4.0. KEK Kendal diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp72 Triliun dan tenaga kerja sebanyak 20.000 orang hingga 2025.

Berita lainnya di Headlines