TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kemenhub: Sebanyak 242 Juta Orang Mudik Lebaran 2024

Redaksi PajakOnline · 20 Apr 2024, 06.45 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, jumlah pergerakan masyarakat selama periode angkutan mudik Lebaran 2024 mencapai sebanyak 242 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, jumlah pergerakan ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelum dimulainya arus mudik Lebaran.
Sebelumnya, riset yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub menyebut potensi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2024 adalah sekitar 193 juta pergerakan. Budi Karya menuturkan, total pergerakan tersebut mencakup masyarakat yang melakukan mudik jarak jauh dan juga kelompok yang melakukan perjalanan di daerah aglomerasi.
"Dari catatan kita koordinasikan dengan salah satu operator telekomunikasi, pergerakan selama mudik Lebaran 2024 terjadi sebanyak 242 juta. Ini ada juga pergerakan di daerah aglomerasi seperti dari Jakarta ke Bandung," katanya dalam acara Penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran 2024 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Budi Karya mengatakan, secara keseluruhan penyelenggaran angkutan mudik Lebaran 2024 berjalan dengan optimal dan lancar. Meski demikian, pihaknya juga masih memiliki sejumlah catatan dalam pelaksanaan mudik pada beberapa titik kepadatan.
Dia mengatakan, pihaknya telah memetakan tiga titik krusial yang berpotensi menimbulkan kemacetan, yakni penyeberangan di Pelabuhan Merak ke Bakauheni, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), dan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk.
Budi Karya menuturkan arus kendaraan mudik berjalan optimal di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Sementara itu, kemacetan masih terjadi di Pelabuhan Merak dan Tol Cipali baik selama arus mudik maupun balik.
Oleh karena itu, dia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengamanan lebih jauh pada dua titik tersebut. Hal ini agar Kemenhub dan instansi lainnya dapat mengantisipasi kemacetan pada titik-titik tersebut dengan lebih baik lagi pada angkutan Lebaran tahun mendatang.
"Di sektor darat memang yang mengalami struggling dari pemantauan pada beberapa titik. Tetapi, kami terus melakukan rapat dan memberikan masukan agar kegiatan (mudik) berjalan lebih baik," kata Budi Karya.