TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat Di Tengah Resesi

·

Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat Di Tengah Resesi

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya tahan perekonomian Indonesia masih cukup kuat dibandingkan negara-negara lain yang sudah masuk jurang resesi.

Pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 5,32% di kuartal II-2020 belum lebih dalam dari dibandingkan Indonesia. Salah satunya pada Amerika Serikat, Spanyol dan Malaysia yang mengalami kontraksi cukup dalam.

"Kalau dilihat daya tahan, kontraksi kita tidak sedalam negara lain, masih cukup resilience dibanding negara lain, karena kalau kita lihat Malaysia, Spayol kontraksinya ekonominya cukup dalam jadi daya tahan ekonomi Indonesia tetap terjaga walaupun Covid nya masih ada," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (28/8/2020).

Dia menambahkan, pemerintah terus memberikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini menyasar banyak klaster mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, bantuan dunia usaha, hingga pemerintah daerah (pemda).

"Kita juga merealokasi anggara di Kementerian untuk kita fokuskan untuk kesehatan," jelasnya.

Kata dia, pemerintah sudah menyasar 29 juta masyarakat atau 40% kelompok miskin melalui berbagai program bantuan sosial. Tujuannya agar daya beli kelompok ini tetap terjaga dan berdampak pada perekonomian nasional.

"Jadi kalau dari resources APBN 2020, sudah banyak untuk dorong konsumsi dan investasi, instrumen kita gunakan semua, dari insentif pajak, belanja tambahan, sampai penempatan dana. Kita berharap daya tahan Indonesia cukup tetap terjaga walaupun tekanan tetap ada karena Covid-nya masih ada," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines