TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketentuan Para Pelintas Batas

·

Ketentuan Para Pelintas Batas

PajakOnline.com—Dalam Pasal 1 Nomor 4 PMK 80/2019, pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam kawasan perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas (PLBB).

Dalam Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/2019 KILB diartikan sebagai suatu penanda bagi pelintas batas untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang yang dibawa pelintas batas.

Selain itu, baik impor ataupun ekspor yang dibawa pelintas batas dilakukan lewat PLBB. Terdapat pembebasan bea masuk untuk barang impor yang dibawa pelintas batas dengan beberapa ketentuan.

1. Kepada barang impor berupa barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean yang dibawa ke luar daerah pabean dan untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean diberikan pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor kembali barang yang sudah diekspor.

2. Atas barang impor berupa barang yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean dapat dibebaskan dari pemungutan bea masuk sampai dengan batas nilai pabean tertentu.

3. Batasan nilai pabean barang impor untuk ketentuan barang impor yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral.

Pungutan bea masuk dibebaskan terhadap impor yang dilaksanakan oleh pelintas batas, dan dilakukan pengecualian dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Aturan itu tertulis pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) PMK 198/2019 mengenai Perubahan Ketujuh atas KMK No. 231/2001 tentang Perlakuan PPn dan PPnBM atas Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

Setelah memperoleh persetujuan kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai dengan PPLB pelintas batas bisa mengeluarkan barang ekspor dari daerah pabean. Kemudian dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang ekspor itu oleh kantor pabean.

Dilakukannya penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik menjadi pembuktian barang ekspor yang dibawa pelintas batas bukan barang ekspor yang dilakukan pengenaan bea keluar dengan nilai ekspor diatas Rp2,5 juta per bulan dan/atau bukan yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.

Tidak hanya itu, perlu dipastikan bahwa barang ekspor tersebut bukan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines