TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Perbaharui Tarif Kepabeanan Indonesia

·

Pemerintah Perbaharui Tarif Kepabeanan Indonesia

PajakOnline.com—Pemerintah akan menerapkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 mulai hari ini atau 1 April 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2022.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pembaruan BTKI karena adanya amandemen Harmonized Commodity Description and Coding System/Harmonized System (HS) 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017.

PMK 26/2022 menjelaskan, perubahan sistem klasifikasi barang…perlu menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan HS 2022 dan AHTN 2022.

PMK 26/2022 berisikan struktur klasifikasi barang memakai 8 digit kode numerik yang umumnya dikatakan menjadi pos tarif. Kode numerik ini mengikuti salinan HS yang dirilis World Customs Organization (WCO) dan AHTN.

Aturan klasifikasi barang pada PMK 26/2022 berlaku atas barang impor atau barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya sudah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean berdasarkan ketentuan UU Kepabeanan.

Aturan tentang sistem klasifikasi barang yang ditentukan pada PMK 26/2022 berlaku secara mutatis mutandis atas klasifikasi barang yang digunakan di bidang fiskal dan nonfiskal juga tak terbatas dalam bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, perdagangan, industri, dan investasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pembaruan BTKI dibutuhkan sebagai penyesuaian sistem klasifikasi barang dengan keadaan saat ini. Apalagi, perkembangan teknologi dan perdagangan global menimbulkan beberapa macam barang yang belum diatur dengan jelas pada BTKI 2017.

Terjadi perubahan yang mendasar pada BTKI 2022 daripada BTKI 2017 yaitu perubahan catatan bagian, catatan bab dan sub pos, juga struktur tarif. BTKI 2022 meliputi 99 bab dan 11.552 pos tarif, sementara BTKI 2017 isinya hanya 10,841 pos tarif.

Penerapan BTKI 2022 harapannya dapat memfasilitasi perdagangan internasional lewat memudahkan proses impor dan ekspor juga tahap pertukaran data. Pembaruan BTKI 2022 akan dirancang agar mengakomodasi kelancaran arus barang menjadi bagian dari penataan ekosistem logistik nasional. Melalui pembaruan, DJBC memberikan peringatan kepada netizen untuk berhati-hati jika terdapat dokumen BTKI atau tabel korelasi yang tidak resmi. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines