TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

KPP Pratama Harus Ajukan Wajib Pajak Strategis

·

KPP Pratama Harus Ajukan Wajib Pajak Strategis

PajakOnline.com—Usulan wajib pajak strategis harus diajukan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam KPP Pratama, wajib pajak strategis adalah wajib pajak status NPWP pusat dengan kontribusi penerimaan pajak yang besar atau memenuhi kriteria lain yang diatur dalam nota dinas direktur yang berwenang terhadap pengawasan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 "Usulan wajib pajak strategis ... disampaikan paling lama tanggal 15 Desember setelah melakukan evaluasi sebelum tahun berjalan atas wajib pajak strategis."

Seksi pengawasan dan seksi penjaminan kualitas data KPP Pratama melakukan evaluasi terhadap wajib pajak strategis lewat pertimbangan penerimaan, risiko ketidakpatuhan, potensi penerimaan, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, dan riwayat pengawasan juga pemeriksaan.

Setelah dilakukan evaluasi, seorang wajib pajak strategis statusnya bisa diubah sebagai wajib pajak lainnya atau tetap sebagai wajib pajak strategis.

Penurunan status wajib pajak strategis ke wajib pajak lainnya bisa dilakukan ketika wajib pajak termasuk kedalam beberapa kriteria tertentu. Ketika wajib pajak pindah tempat terdaftar dari tanggal 1 Desember, wajib pajak itu bisa disarankan turun menjadi wajib pajak lainnya.

Pada kondisi penurunan usaha, wajib pajak strategis bisa diturunkan statusnya sebagai wajib pajak lainnya, adalah ketika wajib pajak terjadi penurunan usaha setidaknya 50% peredaran usaha dalam waktu 2 tahun, sudah dilakukan pemeriksaan komprehensif, dan tidak sedang dalam pemeriksaan semua jenis pajak.

Ketika tidak terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya selaku wajib pajak, wajib pajak strategis juga bisa diturunkan statusnya menjadi wajib pajak lainnya.

KPP Pratama bisa menaikkan status wajib pajak dari wajib pajak lainnya ke wajib pajak strategis. Untuk wajib pajak KPP Pratama yang bisa naik kelas menjadi wajib pajak strategis yaitu wajib pajak yang berstatus NPWP pusat yang termasuk pada kriteria wajib pajak strategis.

KPP Pratama mengusulkan wajib pajak strategis dan ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP lewat keputusan penetapan wajib pajak strategis. Keputusan itu berlaku efektif tanggal 2 Januari tahun berjalan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines