TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Krisis Ekonomi 2008 Berbeda dengan Dampak Corona

·

Krisis Ekonomi 2008 Berbeda dengan Dampak Corona

PajakOnline.com—Dampak buruk virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian saat ini dinilai berbeda dengan krisis ekonomi atau keuangan global yang pernah terjadi pada tahun 2008.

Pengamat Ekonomi Chatib Basri mencermati, saat krisis keuangan 2008, cara pemerintah Indonesia mengatasi krisis lebih mudah dibandingkan saat ini. Hal ini karena sumber krisis berada di Amerika Serikat (AS) yang saat itu mengganggu ekspor Indonesia.

"Maka yang dilakukan Kemenkeu pada waktu itu adalah membuat stimulus, di mana difokuskan kepada domestik. Karena eksternal rusak. Jadi dikeluarkan stimulus fiskal untuk daya beli, pajak dipotong macam-macam," kata dia dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Stimulus tersebut, lanjut Chatib, membuat Indonesia termasuk negara yang ekonominya tumbuh tertinggi sekitar 4,6% kala itu.

Menurut dia, ini akibat strategi memanfaatkan masalah eksternal tersebut dan membuat stakeholder fokus ke domestik.

Namun, situasi sekarang berbeda, mantan Menkeu ini mengatakan, bahwa dampak ekonomi dari Covid-19 memberikan serangan kombinasi di sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand).

"Buat Indonesia terpukul melalui rantai ekspor ke Indonesia, (terutama) adalah batubara dan kelapa sawit. Karena China kena krisis, permintaannya turun, harga turun, terlihat dampaknya dan sudah terlihat dari penerimaan pemerintah. Karena pajak paling besar dari batubara dan sawit. Dari sisi permintaan kita kena," ujarnya.

Di sisi penawaran, China merupakan pensuplai 20% produk global. Jika China tak bisa melakukan ekspor maka beberapa perusahaan tidak bisa produksi.

"Makanya kebijakan fiskal hati-hati. Tidak bisa seperti 2008. Itu sebabnya yang dilakukan pemerintah dengan Perppu kemarin, fiskalnya pas dengan kondisi sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan penjelasan, situasi dan kondisi saat ini sangat berbeda dengan tahun 1998 atau 2008 karena sekarang yang terjadi memang adalah kepanikan seluruh pasar keuangan global, termasuk juga pemilik-pemilik modal di seluruh dunia.

“Karena begitu cepatnya merebaknya virus Corona ke Amerika Serikat, juga ke berbagai negara di Eropa dengan eskalasi yang sangat cepat, sehingga dalam kondisi memang investor dan pelaku pasar keuangan global melepas semua aset-asetnya yang mereka miliki saham, obligasi, emas dan mereka menjualnya dalam cash dalam bentuk dolar,” ujar Gubernur BI saat menyampaikan keterangan pers, belum lama ini.

Di seluruh dunia, menurut Gubernur BI, terjadi keketatan dolar di pasar keuangan global dan dalam konteks itu memang Indonesia juga terkena, namun tidak sendiri, seluruh negara mengalami yang sama.

Berita lainnya di Headlines