TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kriteria Wajib Pajak Berikut Ini Bisa Dapat Tax Holiday di IKN

· ·

Kriteria Wajib Pajak Berikut Ini Bisa Dapat Tax Holiday di IKN

PajakOnline.com—Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 mengatur kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak berupa tax holiday di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Untuk memperoleh tax holiday, harus wajib pajak badan dalam negeri dan melakukan kegiatan usaha melalui kantor pusat ataupun unit usaha yang berlokasi di IKN atau daerah mitra. Wajib pajak juga harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia.

"Dalam hal wajib pajak…sahamnya dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri lainnya,…wajib pajak dalam negeri lainnya yang menjadi pemegang saham harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomasi," kutipan Pasal 5 ayat (2) PMK 28/2024.

Selanjutnya, wajib pajak harus melakukan penanaman modal dengan nilai setidaknya Rp10 miliar dalam bentuk aktiva tetap berwujud yang memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PMK 28/2024.

Aktiva tetap berwujud yang diinvestasikan di IKN harus diperoleh wajib pajak dalam keadaan baru, kecuali aktiva tersebut ialah bagian mesin peralatan yang diperlukan untuk investasi sektor kesehatan, riset, dan konstruksi di IKN atau daerah mitra. Aktiva tetap juga harus diperoleh sejak tanggal perizinan berusaha diterbitkan oleh
OSS dan sebelum saat mulai berproduksi komersial.

"Saat mulai beroperasi komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama dijual atau diserahkan ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses lebih lanjut," bunyi Pasal 1 angka 14 PMK 28/2024.

Aktiva tetap yang diinvestasikan di IKN juga harus belum pernah memperoleh PPh, mulai dari insentif tax holiday di IKN ataupun daerah mitra, tax holiday, tax allowance, investment allowance, sampai dengan fasilitas PPh di KEK.

Kemudian, wajib pajak diberikan tax holiday bila melakukan penanaman modal di bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN.

Sesuai Pasal 6 PMK 28/2024, secara garis besar bidang usaha yang dimaksud meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya.

Agar bisa memperoleh fasilitas tax holiday, wajib pajak perlu terlebih dahulu memperoleh perizinan berusaha melalui OSS. Setelah mendapatkan izin, OSS akan meneliti kesesuaian atas pemenuhan kriteria.

Bila OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas tax holiday di IKN, wajib pajak bisa mengajukan tax holiday dengan mengunggah salinan digital rincian aktiva tetap berwujud dalam rincian nilai penanaman modal.

Permohonan disampaikan sebelum saat mulai beroperasi komersial dan paling lambat 1 tahun setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Permohonan yang telah dilengkapi dengan rincian aktiva tetap berwujud nantinya akan disampaikan oleh sistem OSS kepada menteri keuangan sebagai usulan pemberian
fasilitas tax holiday.

Terhadap usulan tersebut, dilakukan penelitian kebenaran untuk memastikan kesesuaian antara daftar aktiva tetap dan data kegiatan usaha dalam sistem OSS. Penelitian dilakukan selama maksimal 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas tax holiday IKN diterima.

Jika hasil penelitian menunjukkan daftar aktiva tetap yang disampaikan sesuai dengan data kegiatan usaha, OSS menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa usulan pemberian tax holiday dinyatakan lengkap dan benar.

Setelah selesai dilakukan penelitian, menteri keuangan menerbitkan persetujuan fasilitas tax holiday yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. Namun, kewenangan penetapan persetujuan tax holiday tersebut didelegasikan kepada menteri investasi/kepala BKPM.

Persetujuan fasilitas tax holiday di IKN diterbitkan dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas dinyatakan lengkap dan benar.

Keputusan persetujuan pemberian tax holiday IKN diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan tata cara yang diatur oleh kementerian tersebut. PMK 28/2024 telah diundangkan pada 16 Mei 2024 dan berlaku sejak tanggal tersebut.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pemerintah-berikan-insentif-pph-final-0-persen-untuk-umkm-di-ikn/

Berita lainnya di Headlines