TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Berikan Insentif PPh Final 0 Persen untuk UMKM di IKN

· ·

Pemerintah Berikan Insentif PPh Final 0 Persen untuk UMKM di IKN

PajakOnline.com—Pemerintah memberikan insentif perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bukan hanya untuk investor dan pengusaha besar saja. Namu, juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diberikan insentif pajak. Wajib Pajak UMKM yang hendak memanfaatkan insentif PPh final 0% di IKN harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Permohonan diajukan wajib pajak berstatus pusat kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak berstatus pusat terdaftar. Permohonan insentif UMKM tersebut diajukan paling lambat 3 bulan sejak penanaman modal di IKN.

"Penanaman modal di wilayah IKN ... terhitung sejak tanggal diterbitkannya perizinan berusaha oleh sistem OSS," demikian Pasal 142 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024.

Permohonan fasilitas PPh final 0% yang diajukan wajib pajak UMKM paling sedikit memuat NPWP atau identitas pajak di tempat kegiatan usaha wajib pajak, alamat kegiatan usaha di IKN, dan nomor serta tanggal izin usaha di IKN yang diterbitkan oleh OSS.

Setelah dilakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan pemanfaatan fasilitas PPh final 0%, KPP tempat wajib pajak berstatus pusat bakal menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak permohonan insentif diterima lengkap.

Agar permohonan insentif PPh final 0% bagi wajib pajak UMKM disetujui oleh DJP, penanaman modal yang dilakukan di IKN harus kurang dari Rp10 miliar.

Tak hanya itu, wajib pajak UMKM juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti: bertempat tinggal, berkedudukan, atau memiliki cabang di IKN; berkegiatan usaha di IKN; telah menanamkan modal di IKN dan memiliki kualifikasi UMKM.

Kemudian, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP yang wilayahnya meliputi IKN atau memiliki identitas pajak di tempat kegiatan usaha yang berada di IKN; dan telah mengajukan permohonan insentif paling lama 3 bulan sejak penanaman modal di IKN.

Insentif PPh final 0% dapat dimanfaatkan wajib pajak atas penghasilan dari peredaran bruto maksimal Rp50 miliar dalam 1 tahun pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di IKN.

Wajib pajak yang memanfaatkan PPh final UMKM sebesar 0% di IKN wajib melaporkan omzet dan PPH yang terutang atas kegiatan usaha di IKN dalam SPT Masa PPh Unifikasi dan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tak hanya itu, wajib pajak juga diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final lewat saluran tertentu yang akan disiapkan oleh DJP.

Laporan realisasi insentif ini dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berita lainnya di Headlines