TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Siapkan Daftar Harta

·

Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Siapkan Daftar Harta

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak perihal persiapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari, Anggit Pratista menjelaskan, wajib pajak badan perlu menyampaikan daftar harta, daftar utang, daftar amortisasi atau penyusutan harta, bukti pemotongan/pemungutan pihak lain, dan laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan wajib pajak orang pribadi, perlu menyiapkan daftar harta, daftar utang, dan bukti potong 1721-A1/A2 untuk karyawan.Wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan, ada beberapa hal yang harus disiapkan yakni daftar peredaran bruto atau omzet bulanan, bukti pembayaran pajak, daftar harta dan utang, juga laporan keuangan ketika WP melakukan metode pembukuan.

Dalam siaran pers DJP, Anggit menyebutkan, penyiapan dokumen dalam melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu akan memudahkan pelaporan SPT, karena lapor SPT sudah bisa online. Ini juga sebagai wujud partisipasi kita berkontribusi kepada negara.

Wajib pajak disarankan tidak mendekati batas akhir periode saat menyampaikan laporan SPT Tahunan. Dalam melaporkan SPT Tahunannya wajib pajak harus memiliki 3 persyaratan penting di antaranya, memiliki NPWP, electronic filing identification number (EFIN), dan akun DJP Online.

Dalam UU KUP, jangka waktu pelaporan SPT Tahunan mulai bulan Januari sampai 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan wajib pajak badan dari Januari hingga 30 April setiap tahunnya.

Wajib pajak yang ingin mengaktivasi EFIN nya atau lupa nomor EFIN nya, dapat mengajukan lewat saluran yang suda tersedia meliputi email resmi, kanal Kring Pajak, atau live chat DJP Online.

Wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan dapat menggunakan layanan e-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan non karyawan/usahawan dapat menggunakan layanan e-Form. Wajib Pajak Badan dapat menggunakan e-Filing dengan upload CSV maupun e-Form dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badannya.

Berita lainnya di Headlines