TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Punya NPWP Tidak Lapor SPT Bisa Kena Sanksi

· ·

Punya NPWP Tidak Lapor SPT Bisa Kena Sanksi

PajakOnline.com—Seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menjadi Wajib Pajak jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sejak Anda sudah ditetapkan menjadi Wajib Pajak, maka akan diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak saat akan membayar pajak.

Dengan demikian, jika sudah memiliki NPWP maka disitulah awal mula yang menunjukkan bahwa Anda sudah berjanji dan akan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai Wajib Pajak, Anda diharuskan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak. Namun, masih banyak Wajib pajak yang enggan, lupa maupun dengan sengaja tidakmelaporkan pajaknya.

Banyak dari Wajib Pajak yang mungkin belum paham betul mengenai resiko ataupun sanksi yang akan dikenakan jika mereka yangsudah memiliki NPWP namun tidak melaporkan pajaknya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan (KUP) stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), jika SPT tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000 bagi WP OP dan Rp1.000.000 bagi WP Badan.

Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 39. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum perpajakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak ialah pidana penjara paling sedikit yakni selama 6 bulan dan paling lambat selama 6 tahun.

Kewajiban WP selain memliki NPWP ialah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dihimbau untuk para Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunan Pajak PPh Anda dengan e-filing sebelum jatuh tempo. Batas waktu lapor pajak bagi WP OP yaitu setiap tanggal 31 Maret, sedangkan batas lapor pajak bagi WP badan yaitu setiap tanggal 30 April. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines