TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Masa Berlaku Sertel Habis, Begini Perpanjangnya

·

Masa Berlaku Sertel Habis, Begini Perpanjangnya

PajakOnline.com—E-Faktur diberlakukan dengan tujuan memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak. Agar dapat membuat e-faktur dan melaporkan pajaknya, PKP harus memiliki sertifikat elektronik atau Sertel terlebih dahulu. Sertel ini diperlukan PKP untuk menjalankan beberapa fungsi yang tersedia dalam aplikasi e-faktur. Berikut ini fungsi penting sertel:


  •  Untuk meminta nomor seri faktur pajak melalui situs yang ditentukan oleh DJP.

  •  Untuk membuat faktur pajak.

  •  Untuk memanfaatkan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.


Sementara itu, sertifikat pajak yang diberikan oleh DJP memiliki masa berlaku, yakni 2 tahun sejak diperoleh. Aturan mengenai masa berlaku sertel ini secara otomatis membuat PKP wajib melakukan pembaruan. Sebab, apabila sertifikat elektronik sudah habis masa berlakunya, maka PKP tidak dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi e-Faktur.

Oleh karena itu, untuk memperpanjang sertel, PKP harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Untuk mengetahui masa berlaku, wajib pajak dapat mengeceknya di control panel. Dalam control panel ini kemudian wajib pajak masuk ke bagian internet options dan masuk lagi ke tab content.

Dalam tab content tersebut tertera tautan certificates yang memuat informasi mengenai tanggal persisnya sertifikat elektronik dan aplikasi e-Faktur harus diperbaharui.

Adapun cara memperpanjang sertifikat elektronik e-Faktur, antara lain:


  •  Surat permintaan sertifikat elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus pajak PKP.

  •  Menyertakan surat pernyataan persetujuan penggunaan surat elektronik DJP. Surat pernyataan ini dilengkapi dengan materai.

  •  Menyertakan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan bukti penerimaan tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan KTP/Paspor/KITAS/KITAP pengurus PKP beserta fotokopinya.

  •  Menyertakan kartu keluarga pengurus beserta fotokopinya.

  •  Melampirkan Softcopy foto terbaru pengurus PKP.

  •  Menyiapkan password untuk permintaan nomor seri faktur pajak.


Pada saat melakukan pembaharuan sertifikat elektronik ini, PKP diperbolehkan memasukkan passphrase yang berbeda dengan passphrase yang lama. Setelah memperbaharui sertifikat elektronik, PKP tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang pada aplikasi e-Faktur atau mengganti aplikasi e-Faktur. PKP hanya perlu menghubungkan patch sertifikat elektronik yang sudah diperbaharui dengan aplikasi e-Faktur. Data-data yang ada juga tidak hilang ketika sertifikat elektronik sudah diperbaharui.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines