TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Redaksi PajakOnline · 5 Apr 2021, 05.20 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)  Badan, kita perlu mengetahui mekanisme perhitungannya sebagai berikut ini;

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha atau PPh Badan, perlu diawali dengan mengetahui penghasilan kena pajak badan. Dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Penghasilan neto fiskal menjadi penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dari kegiatan usaha atau bukan, sesudah menjalankan penyesuaian fiskal mengikuti ketentuan perpajakan.

Jika memakai pembukuan, kerugian itu bisa dikompensasi dalam lima tahun berkelanjutan.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Dalam memperoleh nominal ini, bisa dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dilakukan pengenaan kepada badan yaitu 25%. Jumlah tarif ini digunakan sejak tahun pajak 2010. Bisa dikenakan tarif lebih rendah kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan beberapa ketentuan di antaranya:

1. Berbentuk perseroan terbuka.

2. Mempunyai minimal 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengenaan tarif 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Sesuai dengan ketentuan itu, kemudian cara menghitung tarif PPh badan yaitu:

PT. X dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak berjumlah Rp600.000.000 artinya tarif PPh badan yang perlu dibayar yaitu 25% x Rp600.000.000 = Rp150.000.000

Perlu diperhatikan, penghasilan yang dipotong melalui Pajak Penghasilan yang sifatnya final, tidak menjadi ketentuan. Tarif pajak final secara tersendiri diatur mengikuti Peraturan Pemerintah.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)