TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

· ·

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PajakOnline.com—Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)  Badan, kita perlu mengetahui mekanisme perhitungannya sebagai berikut ini;

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha atau PPh Badan, perlu diawali dengan mengetahui penghasilan kena pajak badan. Dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Penghasilan neto fiskal menjadi penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dari kegiatan usaha atau bukan, sesudah menjalankan penyesuaian fiskal mengikuti ketentuan perpajakan.

Jika memakai pembukuan, kerugian itu bisa dikompensasi dalam lima tahun berkelanjutan.

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Dalam memperoleh nominal ini, bisa dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dilakukan pengenaan kepada badan yaitu 25%. Jumlah tarif ini digunakan sejak tahun pajak 2010. Bisa dikenakan tarif lebih rendah kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan beberapa ketentuan di antaranya:

1. Berbentuk perseroan terbuka.

2. Mempunyai minimal 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengenaan tarif 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Sesuai dengan ketentuan itu, kemudian cara menghitung tarif PPh badan yaitu:

PT. X dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak berjumlah Rp600.000.000 artinya tarif PPh badan yang perlu dibayar yaitu 25% x Rp600.000.000 = Rp150.000.000

Perlu diperhatikan, penghasilan yang dipotong melalui Pajak Penghasilan yang sifatnya final, tidak menjadi ketentuan. Tarif pajak final secara tersendiri diatur mengikuti Peraturan Pemerintah.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines