TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Mengelola Bukti Potong Perusahaan

·

Mengelola Bukti Potong Perusahaan

PajakOnline.com—Mengelola bukti potong perusahaan ternyata susah-susah gampang. Bukti potong pajak merupakan dokumen yang menjadi bukti penghasilan sudah dipotong dengan pajak penghasilan, seperti PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, yang dilakukan sesuai aturan berlaku.

Bukti potong atau bupot tersebut dibuat atau diterbitkan ketika pihak penerima jasa memotong penghasilan, selanjutnya mengirimkan ke pihak pemberi jasa sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan tersebut sudah dipotong.

Jadi, pihak pemberi jasa harus mengumpulkan bukti potong tersebut supaya dapat melakukan pengkreditan pajak di SPT Tahunan. Adanya bukti potong ini dapat mengurangi besaran pajak yang dibayarkan perusahaan.

Jika tidak mengumpulkan dan mengelola bukti potong, perusahaan (pemberi jasa) akan mengalami risiko-risiko bisnis, sebagai berikut:

1. Perusahaan dianggap tidak siap untuk diaudit karena tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang menunjukan alur transaksi yang sudah berjalan.

2. Perusahaan harus membayar pajak lebih besar daripada seharusnya karena tidak dapat mengkreditkan pajak dari bukti potong yang tidak terkumpul dengan benar.

3. Kepatuhan pajak akan terhambat berjalan karena tidak bisa mengelola bukti potong dengan baik.

4. Proses rekonsiliasi perusahaan tidak berjalan dengan maksimal karena tidak memiliki bukti potong sebagai dokumen yang menyantumkan pemotongan pajak atas penghasilan yang sudah diterima.

Ada sebagian perusahaan mengalami kesulitan mengelola bukti potong pajak penghasilan sehingga mengakibatkan bisnisnya menghadapi resiko-resiko yang sudah disebutkan di atas. Kesulitan atau hambatan mungkin terjadi karena beberapa hal berikut ini;

1. Pihak penerima jasa lupa untuk mengirimkan bukti potong pajak secara tepat waktu

2. Menggunakan sistem yang berbeda dalam memproses transaksi sehingga terjadi kesenjangan yang mengakibatkan kendala dalam mengirimkan atau mengumpulkan bukti potong

3. Pihak pemberi jasa lupa untuk megirimkan pengingat kepada lawan transaksi untuk segeran mengirimkan bukti potong

4. Salah satu atau kedua pihak menjalankan transaksi secara manual sehingga terjadi keterlambatan atau kendala dalam mengirimkan dan mengumpulkan bukti potong.

5. Penyimpanan bukti potong masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan tim pada saat melakukan audit atau kebutuhan pelaporan pajak.

Otomatisasi bukti potong

Mengotomatisasi pengumpulan bukti potong tidak hanya memberikan kemudahan. Tetapi, ada berbagai keuntungan yang memberikan dampak baik bagi perusahaan, karena:

1. Pembayaran pajak dikeluarkan dengan semestinya.

2. Pengumpulan bukti potong yang mudah, memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengkreditan pajak dengan seharusnya pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh badan.

3. Proses rekonsiliasi perusahaan berjalan dengan maksimal karena karena seluruh bukti potong tersimpan dengan baik.

4. Perusahaan dinilau siap untuk diaudit karena seluruh dokumen transaksi ada secara lengkap.

5. Kepatuhan pajak akan berjalan dengan baik yang memberikan penilaian baik pada perusahaan. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines