TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Menkeu: Pengembangan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

·

Menkeu: Pengembangan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan,  pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Inclusive Lifelong Learning Conference.

“SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam akun IG resmi @smindrawati, dikutip, hari ini.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Untuk tahun ini, pemerintah merencanakan biaya untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari biaya tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.

Sementara itu, pemerintah juga mempunyai biaya kekal yang dibentuk sejak tahun 2010 lalu. Menurutnya jumlah biaya kekal saat ini mencapai nyaris 10 miliar dolar AS.

“Ini corak komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan nang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara juga inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air dengan meluncurkan Kartu Prakerja.

Sejak 2020 hingga 2022 lalu, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta. “Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja sukses meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi finansial Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu juga menyampaikan Indonesia mempunyai komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup (lifelong learning). Anggaran tersebut akan digarap pemerintahan hingga sasarannya tahun 2045 mendatang.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines