TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu: Pengembangan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

Redaksi PajakOnline · 7 Jul 2023, 22.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan,  pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Inclusive Lifelong Learning Conference.

“SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam akun IG resmi @smindrawati, dikutip, hari ini.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Untuk tahun ini, pemerintah merencanakan biaya untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari biaya tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.

Sementara itu, pemerintah juga mempunyai biaya kekal yang dibentuk sejak tahun 2010 lalu. Menurutnya jumlah biaya kekal saat ini mencapai nyaris 10 miliar dolar AS.

“Ini corak komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan nang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara juga inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air dengan meluncurkan Kartu Prakerja.

Sejak 2020 hingga 2022 lalu, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta. “Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja sukses meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi finansial Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu juga menyampaikan Indonesia mempunyai komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup (lifelong learning). Anggaran tersebut akan digarap pemerintahan hingga sasarannya tahun 2045 mendatang.(Kelly Pabelasary)