TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tambahan BLT Rp30 Triliun

·

Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Tambahan BLT Rp30 Triliun

PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap, untuk tambahan anggaran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp30 triliun.

Stimulus tambahan berbentuk BLT masuk dalam paket delapan program akselerasi ekonomi yang sebelumnya disampaikan pada September 2025 lalu. Penerimanya juga lebih banyak dari yang disalurkan secara reguler dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun demikian, saat ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (21/10/2025), Purbaya tidak merinci lebih lanjut anggaran K/L mana saja yang direalokasi anggarannya untuk membiayai BLT tambahan itu.

"Ada beberapa anggaran yang tidak terserap sehingga saya bisa alihkan," kata Purbaya kepada wartawan, dikutip Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyebutkan dengan tambahan Rp30 triliun hasil realokasi itu, BLT yang disalurkan bisa menjangkau ke desil lebih luas dan untuk periode yang lebih panjang.

Dia mengakui penyalurannya sempat terkendala urusan logistik sehingga mundur dari target awal penyaluran pada 20 Oktober 2025. Harapannya agar penyalurannya bisa segera dipercepat khususnya untuk penerima dari desil 1 dan 2.

Dengan stimulus tambahan itu, Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada kuartal IV/2025.

Dia optimistis lantaran sebelumnya juga sudah menyuntikkan dana Rp200 triliun ke Himbara untuk memacu penyaluran kredit ke sektor riil. "Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat di perekonomian, dan kami akan lihat terus perkembangan uangnya seperti apa, kalau masih kurang saya akan tambah," pungkas Purbaya.

Berita lainnya di Headlines