TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Daerah Capai Rp50,49 Triliun

· ·

Pajak Daerah Capai Rp50,49 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyebutkan aktivitas ekonomi daerah telah pulih setelah dua tahun terpuruk akibat tekanan pandemi. Pajak daerah terus bertumbuh positif, hingga April 2022 mencapai Rp51,86 triliun atau tumbuh 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau April 2021 sebesar Rp50,49 triliun.

“Selaras dengan kinerja pajak pusat yang tumbuh positif (tumbuh mencapai 51,5 persen), perpajakan daerah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kegiatan-kegiatan di daerah sudah mulai normalize. Hotel mulai pulih, parkir mulai pulih, restoran mulai pulih,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2022.

Komponen pajak daerah, meliputi penerimaan pajak hiburan yang tumbuh 196,93 persen, pajak hotel 83,06 persen, pajak parkir 37,31 persen, pajak restoran 37,29 persen, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 14,12 persen, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 12,18 persen.

“Pajak hiburan naik karena memang di tahun 2020 hingga 2021 itu menurun sekali. Parkir juga (pulih) karena masyarakat sudah mulai pulih mobilitasnya. Ini menggambarkan mobilitas masyarakat yang memberikan dampak terhadap ekonomi daerah. Kita berharap ini bertahan karena perbaikan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.

Pajak daerah merupakan kontributor terbesar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara komposisi, pajak daerah berkontribusi sebesar 77,8 persen, sementara retribusi daerah berkontibusi 2,4 persen, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan 5,4 persen, lain-lain PAD yang sah 14,4 persen.

Berita lainnya di Headlines