TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PBB P3L, Begini Penjelasannya

·

PBB P3L, Begini Penjelasannya

PajakOnline.com—PBB P3L adalah PBB yang dikenakan terhadap sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. PBB-P3L pengenaannya dilakukan terhadap bumi dan bangunan pada kawasan yang digunakan sebagai kegiatan usaha P3L.

Sesuai dengan Pasal 1 angka UU PBB bumi artinya permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdapat di bawahnya. Permukaan bumi itu termasuk tanah dan perairan pedalaman juga laut wilayah Indonesia.

Permukaan bumi yang berbentuk tanah seperti, daerah perkebunan, perhutanan, atau kawasan pertambangan yang terdapat di daratan (onshore). Sedangkan permukaan bumi yang berbentuk perairan pedalaman juga laut, contohnya pertambangan migas dan minerba yang terdapat pada laut pedalaman atau di laut teritorial (offshore).

Kemudian tubuh bumi diartikan sebagai bagian bumi yang ada di bawah permukaan bumi. pada tubuh bumi, ada kandungan seperti minyak bumi, gas bumi, panas bumi maupun mineral. Tubuh bumi ini ada pada sektor pertambangan.

Dalam Pasal 1 angka '2' UU PBB, bangunan didefinisikan menjadi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Selain itu penampungan/kilang minyak, air dan gas serta pipa minyak termasuk kedalam pengertian bangunan.

Lebih jelasnya objek PBB-P3L yaitu perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. PBB pada perhutanan meliputi hutan tanaman dan hutan alam. PBB pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, serta mineral dan batubara (minerba).

PBB sektor lainnya meliputi perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik dan jalan tol, sesuai dengan Pasal 2 ayat '1' Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2015.

Secara tersendiri dalam setiap sektor terdapat klasifikasi pengertian bumi lebih jelas umumnya disebut dengan areal. Diluar itu, tiap-tiap dalam sektor PBB-P3L terdapat formula dan tata cara perhitungan masing-masing.

Aturan lebih jelas tentang PBB-P3L bisa dilihat dalam UU PBB atau Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines