TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Begini Prosedur Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

·

Begini Prosedur Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PajakOnline.com—Wajib Pajak berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Dalam artikel ini kita akan membahas tata cara penagihan dan pembayaran PBB.

Pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assesment. Namun, dalam PBB menerapkan sistem official assesment, karena otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak yang satu ini, setiap Wajib Pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh petugas perpajakan.

Terkait penagihan PBB, ketentuannya tercantum dalam sejumlah Pasal Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) sebagai berikut:

1. Pada Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang UU PBB, menyatakan bahwa jangka waktu pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ditentukan berdasarkan jenis surat terutang yang merupakan dasar penagihan pajak tersebut.

2. Sesuai Pasal 10 ayat (1) UU PBB, otoritas pajak melakukan penagihan pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Namun, untuk mempermudah Wajib Pajak maka SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada DJP.

3. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB juga dikatakan bahwa otoritas pajak juga dapat melakukan penagihan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

4. Untuk penagihan pajak yang terutang dengan SPPT harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan yang terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai pada Pasal 11 ayat (1) UU PBB.

5. Mengacu pada Pasal 11 ayat (2) UU PBB, untuk penagihan pajak yang terutang dengan SKP harus dilunasi paling lambat dalam waktu satu bulan yang dihitung dari tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak.

6. Dalam Pasal 11 ayat (3) UU PBB, jika seorang Wajib Pajak terlambat/kurang dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang padanya maka terhadap Wajib Pajak tersebut akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulannya yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.

6. Dalam Pasal 11 ayat (4) menjelaskan bahwa untuk penagihan denda administrasi dan pokok pajaknya dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang meliputi denda admistrasi beserta jumlah hutang pajak yang belum/kurang dibayar.

Selanjutnya, berkaitan dengan tata cara pembayaran PBB telah diatur dalam Pasal 11 ayat (5) UU PBB yaitu pembayaran dapat dilakukan di bank, kantor pos, giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Pembayaran dan penyetoran PBB juga dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) seperti yang telah dikatakan dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 242/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines