PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pemerintah dapat melakukan evaluasi kapan saja terhadap fasilitas bebas PPN atau PPN tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan,
evaluasi mengenai fasilitas pajak dilakukan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (PKEM BKF). Evaluasi pun dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan.
"Logikanya, dia akan selalu mengkaji itu, dengan kegiatan-kegiatan ekonomi secara
makro. Jadi kalau ditanya apakah sebulan sekali dilihat, 2 bulan sekali dilihat, dia
dinamis sifatnya," kata Neil.
Neil mengungkapkan pemerintah selama ini memang melakukan kajian terhadap fasilitas pajak yang diberikan kepada masyarakat. Kajian tersebut bakal mempertimbangkan berbagai parameter makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
