TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pengusaha Besar Bermitra UMKM Bisa Dapat Insentif Pajak

·

Pengusaha Besar Bermitra UMKM Bisa Dapat Insentif Pajak

PajakOnline.com—Pengusaha besar yang ingin mendapatkan fasilitas insentif pajak dari penanaman modal, termasuk fasilitas perpajakan, dari pemerintah memiliki kewajiban untuk menyatakan komitmen menjalin kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022, pelaku usaha besar tersebut wajib menyampaikan komitmen kemitraan dengan UMKM tersebut kepada Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagi pelaku usaha besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha ... wajib menyampaikan pernyataan komitmen kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal," demikian kutipan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022.

Kewajiban ini berlaku bagi usaha besar yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha prioritas ataupun bidang usaha yang dipersyaratkan untuk bermitra dengan UMKM. Daftar bidang usaha prioritas atau bidang usaha yang wajib bermitra terlampir dalam Perpres 10/2021 s.t.d.d Perpres 49/2021.

Adapun yang dimaksud dengan kemitraan dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022 adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM, terutama di tempat usaha besar berinvestasi.

Dalam rangka melaksanakan komitmen kemitraan tersebut, kementerian dan lembaga (K/L), pemda, dan asosiasi usaha bisa menyiapkan daftar UMKM di daerah yang siap dimitrakan dengan usaha besar. Adapun usaha besar dapat memilih calon UMKM di daerah yang siap dimitrakan dari daftar dimaksud.

Bila UMKM di daerah ternyata tidak memenuhi kompetensi, usaha besar dapat mengusulkan calon mitra UMKM. Usaha besar dapat bermitra dengan calon mitra UMKM yang diusulkan sendiri tersebut sepanjang UMKM tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan usaha besar.

Pelaksanaan kemitraan nantinya dibuktikan dengan dokumen kesepakatan kemitraan usaha yang ditandatangani usaha besar dan UMKM di daerah. Tak hanya itu, kemitraan juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama usaha besar masih melakukan kegiatan usaha," kutipan Pasal 22 Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022.

Untuk diketahui, setidaknya terdapat 7 fasilitas perpajakan yang permohonannya diajukan lewat online single submission (OSS) milik Kementerian Investasi/BKPM yakni tax holiday, tax allowance, investment allowance, supertax deduction vokasi, supertax deduction penelitian dan pengembangan (litbang), fasilitas impor, dan fasilitas di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Berita lainnya di Headlines