TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Pastikan Belum Ada Kenaikan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

· ·

Pemerintah Pastikan Belum Ada Kenaikan Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan dalam waktu dekat, meskipun muncul usulan kenaikan dari lembaga internasional.

Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sejumlah kesempatan yang mengemuka pekan ini.

Purbaya menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak tidak akan dilakukan sebelum perekonomian nasional benar-benar pulih dan menunjukkan kekuatan yang signifikan.

Pernyataan ini menggarisbawahi sikap pemerintah yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dibandingkan dengan perubahan tarif pajak langsung.

Usulan kenaikan tarif PPh 21 sendiri bukan berasal dari pemerintah, melainkan tercantum dalam simulasi laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Dalam laporan tersebut, IMF menyarankan kemungkinan kenaikan bertahap tarif pajak penghasilan karyawan sebagai salah satu opsi untuk menekan defisit anggaran dan mendukung pembiayaan investasi publik.

Namun, pemerintah menilai skenario tersebut belum tepat untuk diterapkan saat ini.

Purbaya menambahkan, fokus kebijakan fiskal pemerintah saat ini lebih diarahkan pada upaya ekstensifikasi basis pajak, penutupan kebocoran penerimaan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni menilai strategi Purbaya lebih efektif dalam jangka menengah tanpa perlu membebani wajib pajak dengan tarif yang lebih tinggi.

"Pemerintah agar lebih memerhatikan dinamika ekonomi global dan domestik, termasuk pertimbangan stabilitas pasar serta daya beli masyarakat yang saat ini menurun," kata Koni.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi terkendali sekaligus memberikan ruang bagi sektor riil untuk terus bertumbuh.

Dengan demikian, meskipun skenario kenaikan tarif PPh 21 masih menjadi bahan diskusi di tingkat internasional, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak karyawan dalam waktu dekat, setidaknya hingga kondisi ekonomi Indonesia dianggap cukup kuat untuk menanggung dampaknya.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/jadwal-operasional-kantor-pajak-disesuaikan-selama-ramadan-layanan-ditutup-pukul-15-00-wib/

Berita lainnya di Headlines