TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Target Tax Ratio 11%, Pegawai Kemenkeu Bisa Dapat Bonus

· ·

Target Tax Ratio 11%, Pegawai Kemenkeu Bisa Dapat Bonus

Jakarta, PajakOnline – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan bonus apabila rasio pajak atau tax ratio Indonesia meningkat hingga mendekati 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam beberapa tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas pemerintah untuk memperluas ruang fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan apabila kinerja penerimaan negara meningkat signifikan dan rasio pajak dapat mendekati angka 11%, ia akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pegawai Kementerian Keuangan mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

Menurutnya, pencapaian tax ratio yang lebih tinggi sangat penting bagi pemerintah karena akan memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendukung program pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meningkatkan kinerja sekaligus menjaga integritas dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Pemerintah sendiri tengah mendorong sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan, antara lain melalui digitalisasi sistem perpajakan seperti implementasi Coretax, peningkatan pengawasan, serta perbaikan tata kelola administrasi perpajakan.

Kebijakan digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi celah kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan pajak.

Selain itu, Purbaya juga menekankan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas aparat yang menjalankannya.

Ia meminta seluruh pegawai Kemenkeu bekerja maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga target rasio pajak dapat mencapai dua digit di kisaran 11%.

Berita lainnya di Headlines