TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Awal Tahun, APBN Tekor Rp54,6 Triliun: Pemerintah Pastikan Tetap Terkendali

· ·

Awal Tahun, APBN Tekor Rp54,6 Triliun: Pemerintah Pastikan Tetap Terkendali

Jakarta, PajakOnline — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit senilai Rp 54,6 triliun hingga akhir Januari 2026, atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Demikian disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Purbaya, angka defisit tersebut meskipun meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, masih berada dalam koridor desain fiskal APBN 2026 yang menargetkan defisit tidak lebih dari 2,68 persen dari PDB.

Ia menekankan bahwa postur fiskal tetap terjaga dan terkendali di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Dari sisi realisasi, pendapatan negara sampai akhir Januari 2026 tercatat Rp 172,7 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun, didorong oleh akselerasi pembiayaan program prioritas pemerintah.

“Posisi defisit APBN Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan negara terdorong oleh kinerja penerimaan pajak, sementara belanja pemerintah meningkat sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan program prioritas dan stimulus fiskal sejak awal tahun.

Dengan hasil tersebut, Purbaya optimistis bahwa APBN 2026 akan terus berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendorong pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menjaga ruang fiskal tetap sehat sepanjang tahun anggaran.

Berita lainnya di Headlines