TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Awal Tahun, APBN Tekor Rp54,6 Triliun: Pemerintah Pastikan Tetap Terkendali

Redaksi PajakOnline · 11 Mar 2026, 03.55 WIB · pajakonline.com

Jakarta, PajakOnline — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit senilai Rp 54,6 triliun hingga akhir Januari 2026, atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Demikian disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Purbaya, angka defisit tersebut meskipun meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, masih berada dalam koridor desain fiskal APBN 2026 yang menargetkan defisit tidak lebih dari 2,68 persen dari PDB.

Ia menekankan bahwa postur fiskal tetap terjaga dan terkendali di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Dari sisi realisasi, pendapatan negara sampai akhir Januari 2026 tercatat Rp 172,7 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun, didorong oleh akselerasi pembiayaan program prioritas pemerintah.

“Posisi defisit APBN Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan negara terdorong oleh kinerja penerimaan pajak, sementara belanja pemerintah meningkat sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan program prioritas dan stimulus fiskal sejak awal tahun.

Dengan hasil tersebut, Purbaya optimistis bahwa APBN 2026 akan terus berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendorong pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menjaga ruang fiskal tetap sehat sepanjang tahun anggaran.