TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak UMKM Tahun Ini

·

Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak UMKM Tahun Ini

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperpanjang masa pemberian insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun 2022 ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sektor UMKM tetap membutuhkan dukungan fiskal agar bisa pulih terhadap tekanan pandemi Covid-19. Dukungan bagi UMKM  ini turut diberikan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menkeu mengungkapkan, "untuk UMKM, kami sampaikan kita keroyok bersama-bersama. Dari Kementerian Keuangan, ada perpanjangan insentif PPh final UMKM,"

Mengenai ketentuan perpanjangan insentif PPh final UMKM DTP, Menkeu belum dapat menjelaskan secara detail. Insentif bagi UMKM yang akan berlanjut, di antaranya, ada 3 macam, yaitu insentif pajak, subsidi bunga UMKM dari KUR atau non-KUR, juga penjaminan kredit UMKM.

Dalam catatan kami, sebanyak 138.635 wajib pajak pelaku UMKM telah memanfaatkan fasilitas insentif PPh Final DTP yang jumlahnya mencapai Rp800 miliar.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, Bank Indonesia (BI) dan OJK juga memberikan dukungan bagi UMKM. Dukungan yang diberikan BI berupa fasilitas kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas lewat kantor perwakilan, juga lewat rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

OJK juga memberikan dukungan berbentuk perpanjang restrukturisasi kredit/pembiayaan. Tidak hanya itu, peningkatan akses keuangan UMKM melalui perluasan pilot project KUR klaster juga dilakukan OJK, didirikannya bank wakaf mikro, lembaga keuangan desa, dan platform UMKM-MU yang dukung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp455,62 triliun. Terbagi pada bidang kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines