TRENDING
Prabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif Pajak Bumi dan Bangunan, Cek!

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal dan tempat usaha. Insentif tersebut berupa gratis tarif PBB untuk rumah tinggal yang memiliki nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar. Sedangkan, bagi rumah usaha atau komersial, penginapan, atau mal yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 2 miliar mendapatkan diskon PBB sebesar 15 persen.

Melalui media sosial Instagram Pemprov DKI Jakarta menjelaskan bagi warga dengan rumah tinggal yang NJOP-nya lebih besar dari Rp 2 miliar tetap diberikan insentif, yakni diskon PPB 10 persen. “Bagi warga dengan rumah tinggal yang NJOP-nya lebih besar dari Rp 2 miliar tetap diberikan faktor pengurang,” tulis akun Instagram @dkijakarta dikutip hari ini.

Diskon PBB untuk pelaku usaha tersebut diberikan Pemprov DKI Jakarta agar sektor bisnis di Jakarta dapat melanjutkan pemulihannya sehingga menumbuhkan perekonomian daerah.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, kebijakan menggratiskan PBB ini sudah direncanakan sejak tahun 2020. Namun, karena alasan pandemi, kebijakan tersebut terpaksa ditunda. “Sebetulnya rencana 2020 tetapi itu pandemi jadi banyak kebijakan perpajakan kita rencana 2020 tidak bisa dilaksanakan karena kondisi pandemi lalu kemudian mundur,” kata Anies.

Kebijakan pembebasan PBB itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

Dalam Pergub juga disebutkan, bagi warga DKI Jakarta yang rumahnya di atas Rp 2 miliar dengan luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi juga mendapatkan pembebasan sebagian pajaknya.

Pemprov DKI Jakarta juga memberi keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi serta angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk Wajib Pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp100 juta.

Sedangkan, untuk kebijakan pembayaran PBB 2022 ini, diberikan keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk Tahun Pajak 2022 dengan ketentuan, potongan 15 persen apabila membayar pada bulan Juni–Agustus 2022.

Potongan 10 persen diberikan apabila membayar pada bulan September–Oktober 2022. Kemudian, potongan 5 persen diberikan apabila membayar pada bulan November 2022. Terakhir, penghapusan sanksi 100 persen untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo.

Warga DKI bisa membayar PBB secara online dengan mengunduh formulir SPPT PBB-P2 Tahun 2022 melalui website pajakonline.jakarta.go.id/esppt. Untuk mendapatkan informasi dan pembayaran PBB hingga pajak daerah melalui JakPenda lewat aplikasi JAKI.