TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penanggung Pajak WP OP sesuai PMK 61/2023, Cek!

·

Penanggung Pajak WP OP sesuai PMK 61/2023, Cek!

PajakOnline.com—Penagihan pajak tidak hanya menyasar wajib pajak, tetapi juga penanggung pajaknya. Melalui PMK 61/2023, pemerintah menjelaskan siapa saja pihak yang menjadi penanggung pajak, termasuk atas
wajib pajak orang pribadi atau WP OP.

Penanggung pajak, sesuai PMK 61/2023, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

"Penagihan pajak dilakukan terhadap ... penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi atau penanggung pajak atas wajib pajak badan," kutipan Pasal 7 PMK 61/2023.

Sesuai Pasal 8 PMK 61/2023 dijelaskan, penagihan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dilakukan terhadap 6 pihak.

Pertama, orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Kedua, istri dari wajib pajak orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak. Istri turut menjadi penanggung pajak dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan.

Ketiga, seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dari wajib pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi. Pihak tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar jumlah harta warisan atau atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan.

Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang belum terbagi.

Sementara itu, pihak-pihak tersebut diharuskan bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam hal utang pajak dan biaya penagihan pajak lebih kecil dari pada harta warisan yang belum terbagi.

Keempat, ahli waris dari wajib pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Para ahli waris tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar porsi harta warisan yang diterima atau seluruh utang dan biaya penagihan.

Ahli waris bertanggung jawab sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak sama atau lebih besar dari pada harta warisan yang telah dibagi.

Para ahli waris bertanggung jawab sebesar seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam hal utang pajak dan biaya penagihan pajak lebih kecil daripada harta warisan yang telah terbagi.

Kelima, wali bagi anak yang belum dewasa. Wali tersebut bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar jumlah harta anak yang dalam perwaliannya. Hal ini terjadi apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak sama atau lebih besar daripada jumlah harta anak tersebut.

Pihak yang menjadi wali dapat bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak lebih kecil daripada jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya.

Keenam, pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan. Sama seperti wali, pengampu diharuskan bertanggungjawab atas utang pajak dan biaya PMK 92/2023 penagihan pajak sebesar jumlah harta orang yang dalam pengampuannya atau atas seluruh utang dan biaya penagihan pajak.

Selain itu, pihak yang menjadi wali atau pengampu juga diharuskan bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila pejabat pajak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan pengurusan harta.

Berita lainnya di Headlines