TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penjelasan Bea Masuk Imbalan

·

Penjelasan Bea Masuk Imbalan

PajakOnline.com—Setiap kegiatan impor akan dikenakan biaya yang disebut dengan Bea Masuk. Bea Masuk merupakan pungutan negara terhadap barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Bea masuk ini diperlukan guna meningkatkan penerimaan negara, dengan pengawasan lalu lintas barang serta dapat melindungi industri dan konsumen dalam negeri.

Selain bea masuk, pemerintah pun juga mengambil tindakan lebih terhadap pengenaan bea masuk, yaitu dengan mengenakan bea masuk imbalan. Bea Masuk Imbalan sendiri merupakan pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang mendapatkan subsidi dengan meningkatkan bea masuk yang bertujuan untuk mengimbangi subsidi yang diberikan kepada produsen atau eksportir oleh pemerintah di negara pengekspor.

Selain untuk mengimbangi subsidi yang diberikan pemerintah kepada eksportir, bea masuk imbalan juga bertujuan untuk memberikan biaya tambahan sebagai tanggapan atas subsidi tidak adil dari negara asal untuk membuat harga ekspornya lebih kompetitif di pasar internasional.

World Trade Organization (WTO) mengatur pengenaan bea masuk imbalan sebagai upaya melawan subsidi yang menyebabkan cedera pada harga pasar dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Selain mengatur penyediaan subsidi dan penggunaan bea masuk imbalan, perjanjian itu mengatur pula penyelidikan bea masuk imbalan atas impor bersubsidi yang merugikan produsen dalam negeri.

Bea masuk imbalan dikenakan barang impor bersubsidi karena dua hal berikut, yakni:
- Merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
- Menghalangi perkembangan industri dalam negeri terhadap barang sejenis
- Menyebabkan kerugian material pada industri dalam negeri
- Pembatalan/pengurangan dari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari konsesi tarif negara yang memberikan subsidi.

Pengenaan bea masuk imbalan dapat dilakukan setelah adanya penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan ini bisa berdasarkan permohonan ataupun inisiatif dari KADI sendiri. Barang impor akan dikenakan bea masuk imbalan sementara, apabila kerugian yang ditimbulkan masih dalam proses penyelidikan. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines