TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbaikan Ekonomi Terlihat di Sektor Keuangan

·

Perbaikan Ekonomi Terlihat di Sektor Keuangan

PajakOnline.com—Tren perbaikan ekonomi di tahun 2020 juga berasal dari sektor keuangan yang ditunjukkan oleh kinerja IHSG, nilai tukar, dan aliran modal asing terus meningkat hingga bulan Desember ini.

Indeks saham sektor keuangan berhasil tumbuh sebesar 58% paska penurunan tajam di Maret. Optimisme yang berasal dari sektor keuangan ini akan mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil sehingga mendorong perekonomian terus tumbuh.

“Pencapaian positif ini mencerminkan ketahanan sektor eksternal kita yang masih kuat dan optimisme terhadap prospek perekonomian ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Webinar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang bertema “Insurance Industry Challenges and Outlook 2021”, di Jakarta, belum lama ini atau Senin (14/12/2020).

Pelaksanaan Program PEN per 9 Desember 2020 telah mencapai kemajuan signifikan. Berbagai dukungan terhadap industri jasa keuangan juga telah diberikan, antara lain penempatan dana dan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

“Penempatan dana pada perbankan telah mendorong inovasi kredit perbankan, mulai dari digitalisasi proses penyaluran kredit UMKM hingga kredit mikro untuk komunitas rumah ibadah. Sementara, program restrukturisasi kredit/pembiayaan telah membantu meningkatkan kualitas kredit dari pelaku usaha yang terdampak Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Total penempatan dana telah mencapai Rp66,75 triliun, terdiri dari 4 Bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun, 21 BPD sebesar Rp16,25 triliun, dan 3 bank Syariah Rp3 triliun. Kemudian, total penyaluran kredit telah mencapai Rp280,96 triliun dengan rincian Bank Himbara sebesar Rp238,82 triliun, BPD sebesar Rp35,58 triliun, dan bank syariah sebesar Rp6,56 triliun.

Leverage penyaluran kredit penempatan dana telah mencapai 4,21 kali. Untuk sektor UMKM telah mencapai Rp192,74 triliun atau 68,6% dari total penyaluran kredit. Rata-rata rasio kredit macet (NPL) bank umum mitra mencapai 2,98%. Sedangkan, rata-rata suku bunga kredit mencapai 2,1%.

Per 9 November 2020, perbankan telah melaksanakan restukturisasi kepada 7,5 juta debitur senilai Rp936 triliun, yang terdiri atas 5,8 juta debitur UMKM senilai Rp371,1 triliun. Sedangkan, untuk perusahaan pembiayaan, per 27 Oktober 2020 telah melaksanakan restrukturisasi 4,79 juta kontrak restrukturisasi senilai Rp177,66 triliun.

“Pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun di 2021. Alokasi anggaran ini telah disiapkan untuk mendorong percepatan implementasi di program perlindungan sosial, sektoral/Pemda, padat karya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sehingga membantu penyerapan tenaga kerja,” papar Menko Airlangga.

Dukungan terhadap industri jasa keuangan juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan memberi komitmen memperpanjang stimulus yang diberikan untuk perbankan hingga 2022 melalui penetapan Peraturan OJK (POJK) No. 48 Tahun 2020. Selain itu, OJK juga memberikan stimulus terhadap Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) melalui penetapan POJK No. 14 Tahun 2020, POJK No. 40 Tahun 2020, dan POJK No. 44 Tahun 2020.

“Untuk industri asuransi jiwa, OJK telah memberikan stimulus berupa relaksasi pemasaran produk asuransi melalui saluran digital dan tanda tangan elektronik. Kedua stimulus ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi industri asuransi jiwa untuk berkembang di tengah pandemi Covid-19, terutama untuk pengembangan produk unit-link,” ucap Menko Airlangga.

Kebijakan fiskal tahun 2021 melalui APBN juga akan diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan strategis tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan TIK. Diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% di 2021 dengan inflasi tetap terjaga di kisaran 3%.

Berita lainnya di Headlines