TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

· ·

Perbedaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

PajakOnline.com—Jasa yang tersedia dalam mengurus masalah perpajakan, terdiri dari jasa konsultan pajak dan kuasa hukum pajak. Apa bedanya? Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan arahan seputar perpajakan kepada klien agar dapat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Sementara, kuasa hukum memiliki arti berbeda. Kuasa hukum pajak ini merupakan orang yang dapat mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Pajak. Sebelum melakukan praktik, kuasa hukum pajak harus mengantongi izin pemberian kuasa dari Ketua Pengadilan Pajak terlebih dahulu.

Berikut perbedaan antara keduanya menurut beberapa faktor, yakni:


  •  Background pendidikan
    Perbedaan pertama bisa dilihat dari background pendidikannya, karena umumnya berbeda. Untuk konsultan pajak harus memiliki Sertifikat Brevet Perpajakan, jadi mereka harus mengikuti penyetaraan kompetensi. Sedangkan kuasa hukum pajak berbeda, calon kuasa hukum pajak setidaknya merupakan lulusan perguruan tinggi dengan bidang studi perpajakan, cukai, kepabeanan, akuntansi, atau administrasi fiskal. Di luar itu, seseorang yang lulus dengan gelar Sarjana Hukum (Advokat) juga bisa menjadi kuasa hukum pajak.

  •  Layanan yang diberikan
    Perbedaan antara konsultan pajak dan kuasa hukum pajak juga terletak dari layanan yang disediakan. Konsultan pajak akan memberikan konsultasi seputar perpajakan untuk wajib pajak, dengan tujuan supaya klien bisa menjalankan hak dan kewajiban dalam konteks pajak. Sedangkan, kuasa hukum pajak memberikan pelayanan berupa pendampingan atau mewakili pihak yang sedang bersengketa atau berperkara di Pengadilan Pajak.

  •  Perizinan
    Perbedaan terakhir dari dua profesi ini dilihat dari perizinan yang dimiliki. Konsultan pajak bisa memiliki sertifikat profesional tingkat A, B, dan C sesuai bidangnya, sedangkan kuasa hukum pajak harus punya izin kuasa dari Sekretariat Pengadilan Pajak untuk bisa menjalankan pekerjaannya. Untuk memperoleh surat izin kuasa tersebut, kuasa hukum pajak harus mengajukan permohonan ke lembaga terkait terlebih dahulu.


Tentu saja keduanya memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Keduanya sama-sama bisa membantu wajib pajak dalam menyelesaikan urusan terkait perpajakan. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing.

Jika Anda ingin mengurus urusan perpajakan, bisa berdiskusi dengan konsultan pajak, sehingga Anda bisa memperoleh arahan seputar hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, jika Anda sedang bersengketa masalah pajak, tentu membutuhkan adanya kuasa hukum pajak yang bisa mendampingi maupun mewakili anda selama proses pengadilan. Jadi, sesuaikan saja kondisi dan kebutuhan dalam memilih kedua layanan tersebut. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines