TRENDING
Pengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi Target
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perdagangan Digital Harus Berdayakan UMKM

·

Perdagangan Digital Harus Berdayakan UMKM

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perdagangan digital harus memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Perdagangan digital harus mendorong pengembangan UMKM kita. Kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” kata Presiden Jokowi, pernyataannya kami kutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab) pada hari ini, Senin (8/3/2021)

Presiden Jokowi menilai, banyak potensi UMKM yang dapat diangkat, diberikan peluang bahkan mengekspor produknya. Namun, untuk mengembangkan UMKM tersebut, diperlukan perbaikan produk dari sisi kemasan, merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut dengan pendanaan perbankan.

“Menyangkut kapasitas, ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.

"Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme merugikan. Namun Indonesia juga tidak boleh menjadi korban ketidakadilan (unfair practices) dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah solusi menang-menang (win-win solution) bagi semua pihak.

Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.

Berita lainnya di Headlines