TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Permohonan Penyediaan Pita Cukai

·

Permohonan Penyediaan Pita Cukai

PajakOnline.com—Cukai adalah pungutan negara yang pengenaannya dilakukan kepada barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Barang tersebut peredarannya perlu dilakukan pengawasan, karena pemakaiannya bisa menyebabkan dampak negatif.

Pelunasan cukai atas BKC salah satunya dilakukan dengan pelekatan pita cukai. Menjadi tanda pelunasan, keberadaan pita cukai dapat menjadi alat pengawasan dan bukti bahwa pengusaha telah melunasi cukai yang terutang. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) UU Cukai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perdirjen Bea dan Cukai No.P - 10/BC/2008, P3C yaitu dokumen pelengkap cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).

Dalam dokumen P3C setidaknya berisikan identitas perusahaan, jumlah lembar pita cukai yang dipesan, dan tarif cukai. P3C juga dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu P3C Pengajuan Awal, P3C Pengajuan Tambahan (hanya berlaku untuk hasil tembakau), dan P3C Tambahan Izin Kepala Kantor (TIKK).

P3C Pengajuan Awal menjadi P3C yang sering diajukan. P3C Pengajuan Awal ini dalam 1 periode persediaan hanya bisa dilakukan 1 kali untuk setiap jenis pita cukai. Pengusaha bisa melakukan pengajuan permohonan mulai tanggal 1 – 10 pada kebutuhan 1 bulan berikutnya.

Terdapat pengecualian pada batas waktu P3C Pengajuan Awal bisa diberikan terhadap beberapa hal. Hal tersebut seperti untuk pengusaha baru memperoleh NPPBKC, pengusaha yang mengalami kenaikan golongan, dan pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut.

Kemudian, pengusaha bisa mengajukan P3C Pengajuan Tambahan jika pita cukai yang sudah disediakan pada P3C Pengajuan Awal tidak mencukupi. Dalam mengajukan P3C Pengajuan Tambahan hanya bisa dilakukan maksimal tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.

Pita cukai yang bisa diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Tambahan paling banyak 50% dari P3C pengajuan awal yang sudah diajukan pada satu periode yang sama. Tetapi batasan tambahan itu melihat batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

Selanjutnya, ada P3C TIKK yang bisa diajukan pengusaha ketika banyaknya pita cukai pada P3C Pengajuan Awal dan P3C Pengajuan Tambahan tidak mencukupi. Dalam mengajukan P3C ini terdapat waktu yang ditentukan bisa dilakukan sesudah P3C Pengajuan Tambahan dan maksimal tanggal 25 dalam bulan pengajuan CK-1.

Jika pengusaha pabrik atau importir tidak merealisasikan semua pita cukai yang sudah diajukan pada P3C hingga akhir tahun akan dilakukan pengenaan biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines