Perpanjangan Insentif Pajak Tidak Berlaku untuk Sektor Ini

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk mendukung dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Namun, sejumlah sektor yang semula mendapatkan insentif pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2021, tidak akan mendapatkan masa perpanjangan insentif pajak hingga akhir Desember 2021.

Fasilitas insentif pajak tidak akan berlaku untuk pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Pemerintah hanya akan memberikan perpanjangan masa pemberian insentif pajak hanya untuk sektor-sektor usaha yang benar-benar masih membutuhkan dukungan untuk bangkit dari hantaman pandemi ini.

“Tidak untuk seluruh sektor seperti yang selama ini. Kami hanya akan memberikan untuk sektor-sektor yang memang masih membutuhkan dukungan. Ini kami akan melakukan bahasan terus secara teliti, sektor-sektor mana yang masih membutuhkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN Kita, Senin (21/6/2021).

Dalam PMK No 9/2021, insentif pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 dapat dimanfaatkan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu. Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 impor dan restitusi PPN dipercepat untuk 730 dan 725 bidang usaha tertentu.

Selain itu, ketiga insentif juga bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan beritakt, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Sedangkan untuk insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP untuk UMKM terus diperpanjang hingga Desember 2021.

“Fokus kita, APBN hari ini, adalah memulihkan ekonomi dan menangani Covid-19. Jadi, beberapa insentif yang memang perlu diperpanjang akan kita perpanjang untuk memulihkan baik dari sisi demand maupun supply,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 18 Juni 2021 telah mencapai Rp36,02 triliun. Realisasi tersebut setara 63,5% dari pagu Rp56,73 triliun.

Insentif PPh Pasal 21 DTP telah dimanfaatkan 90.317 pemberi kerja, sedangkan PPh final DTP telah dinikmati 127.549 wajib pajak UMKM. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.7009 wajib pajak.

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dimanfaatkan 69.087 wajib pajak. Untuk restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan PPN, tercatat ada 819 wajib pajak yang memanfaatkannya.