TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pertamina Setor PBBKB Rp2,7 Triliun ke Pemprov Kaltim

·

Pertamina Setor PBBKB Rp2,7 Triliun ke Pemprov Kaltim

PajakOnline.com—Pertamina menyetorkan pajak pembelian bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp2,7 triliun kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap (Pendapatan Asli Daerah) PAD tahun 2022.

”Tugas kami selaku lembaga wajib pungut (WAPU) untuk disetorkan sebagai PAD,” kata Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra di Balikpapan, dikutip hari ini.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini dihitung dari persentase harga setiap liter bahan bakar minyak yang dibeli konsumen. Hitungan atau besaran pajak tersebut ditentukan pemerintah provinsi, untuk Kalimantan Timur besarnya yakni 7,5 persen.

“Sebagai sub holding Commercial and Trading dari PT Pertamina (Persero) kewajiban kami adalah taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang salah satunya adalah sebagai WAPU PBBKB,” kata Dwicandra.

Karena jumlah pajak yang disetor tersebut terbilang besar, Pertamina Patra Niaga mendapat penghargaan dari Gubernur Kaltim, Isran Noor.

”Saya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh instansi yang telah berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada jajaran Bappenda (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Provinsi Kalimantan Timur.” ungkapnya.

Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Gebyar Pajak Daerah 2023 di Balikpapan, Minggu, di Balllroom Hotel Novotel, Jalan Ery Suparjan, Klandasan. Penghargaan Gubernur Kaltim diterima oleh Manajer Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Risan Datasaputra.

Sebagai informasi, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan 2020 lampau, jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur mencapai 3.178.150 unit. Jumlah terbanyak yaitu 815.342 terdaftar di Samarinda, kemudian 600 ribu lebih di Balikpapan dan 500 lebih di Kutai Kartanegara. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines