TRENDING
Inflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus Barang
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

RAPBN 2022, Dukung Penuh Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

·

RAPBN 2022, Dukung Penuh Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PajakOnline.com—Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi reformasi struktural. Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor yang memengaruhi desain APBN tahun 2022.

“Jadi dalam tahun 2022, masih ada anggaran yang cukup signifikan untuk pengendalian kasus covid dan vaksinasi yang dilanjutkan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 pada Senin (16/8/2021).

Pemerintah juga akan membuat skema dengan melakukan refocusing atau realokasi pagu belanja Kementerian/Lembaga secara otomatis untuk menghindari disrupsi jika kembali terjadi lonjakan kasus seperti pada Covid varian Delta.

“Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi tahun 2022. Untuk tahun 2022, dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural akan menjadi lebih penting," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari amanat UU No 2 Tahun 2020 mengenai defisit yang diperbolehkan di atas 3% dan harus menjadi tahun transisi yang mulus.

“Sehingga kita akan berusaha untuk menyeimbangkan secara harmonis antara kebutuhan untuk konsolidasi fiskal agar APBN menjadi sehat kembali dengan kebutuhan yang tetap meminta adanya dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines