TRENDING
SKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih Terjaga
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Belanja Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

·

Realisasi Belanja Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

PajakOnline.com—Realisasi belanja negara per Januari 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan akhir Januari 2021, realisasi belanja negara tercapai sebesar Rp145,8 triliun, atau 5,3 persen target APBN 2021 terutama didorong belanja modal, bansos, dan PEN. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per 31 Januari 2021 mencapai Rp94,7 triliun, atau 4,8 persen target APBN 2021, lebih tinggi 32,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.

“Yang paling penting di dalam APBN Bulan Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya, semuanya positive growth dibandingkan Januari tahun lalu,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 55,6 persen, didorong peningkatan belanja modal dan bansos yang signifikan. Realisasi belanja modal per Januari 2021 mencapai Rp11,9 triliun, tumbuh 539,4 persen (yoy), utamanya berasal dari belanja modal untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan KemenPUPR serta belanja modal peralatan dan mesin untuk Polri.

Selain itu, belanja bansos tumbuh 51,4 persen dari penyaluran bansos tunai dan percepatan pencairan kartu sembako bulan Februari di Januari. Selanjutnya, belanja non-K/L tumbuh 14,8 persen terutama digunakan untuk belanja pensiun/jaminan kesehatan ASN dan subsidi energi.

Sementara itu, realiasi Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sampai akhir Januari 2021 mencapai Rp51,1 triliun, atau 6,4 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 25,3 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) di TA 2021 dan belum lengkapnya persyaratan penyaluran yang dipenuhi oleh Pemda.

Namun di sisi lain, terdapat peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba, Panas Bumi, dan Perikanan yang disalurkan pada bulan Januari, serta penigkatan realisasi dana desa akibat akselerasi permohonan penyaluran BLT Desa di Januari.

Bersambung

Berita lainnya di Headlines