TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Restitusi Pajak 2024 Capai Rp265,67 Triliun

· ·

Restitusi Pajak 2024 Capai Rp265,67 Triliun

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pertumbuhan signifikan dalam realisasi restitusi pajak sepanjang 2024. Total restitusi mencapai Rp265,67 triliun, naik 18,8 persen dibandingkan 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan pertumbuhan tersebut terdiri dari beberapa jenis pajak utama. “Mengenai rincian jenis pajak untuk restitusi mungkin sekalian saya dapat laporkan untuk tahun 2024, restitusi PPh (Pajak Penghasilan) badan dieksekusi sebanyak Rp54,4 triliun atau tumbuh 58 persen dari tahun 2023,” kata Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Januari 2025, dikutip Rabu (8/1/2025).

Selain itu, restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mencatat angka yang signifikan, yakni Rp206,6 triliun, dengan pertumbuhan 12,1 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pajak lainnya justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen, hanya mencapai Rp5,5 triliun.

“Total restitusi tahun 2024 ini ada di angka Rp265,67 triliun atau tumbuh 18,8 persen dari tahun kemarin,” kata Suryo Utomo.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak kepada negara.

Artinya, negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar Wajib Pajak. Saat ini pemerintah memberikan fasilitas kemudahan dan percepatan restitusi pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-5/PJ/2023.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 terbit untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan restitusi yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. “Proses restitusi yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow Wajib Pajak,” kata Dwi.

Selain itu, Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 juga merelaksasi sanksi administratif menjadi hanya sebesar sanksi pada Pasal 13 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983.

“Sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15 persen untuk paling lama 24 bulan. Apabila dibandingkan, sanksi ini jauh lebih rendah daripada sanksi kenaikan 100 persen. Perlu diketahui juga bahwa relaksasi ini dilakukan melalui mekanisme pengurangan sesuai Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP,” kata Dwi.

Berita lainnya di Headlines