TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Risiko dan Ketentuan Restitusi PPN

· ·

Risiko dan Ketentuan Restitusi PPN

PajakOnline.com—Restitusi PPN merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adanya restitusi ini disebabkan dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak.

Tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, atas kelebihan pajak terdapat 2 jenis restitusi PPN yang dapat dilakukan:


  •  Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan restitusi PPN pada akhir tahun buku. Pada umumnya akhir tahun buku yaitu bulan Desember.

  •  Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan restitusi PPN pada setiap Masa Pajak oleh PKP berisiko rendah atau bergerak di bidang:
    1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
    3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyebaran Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut
    4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak
    6. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi


Restitusi PPN pada akhir tahun buku
Restitusi jenis ini dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) siapapun yang mengalami kelebihan bayar pajak. Pada awal bulan buku, setiap terjadi kelebihan pajak masukan maka kelebihan pajak dilakukan kompensasi ke bulan berikutnya hingga bulan akhir tahun buku. Jika tetap terdapat lebih bayar, masa PKP dapat melakukan restitusi PPN.

Namun sebelum diberikan uang kelebihan bayar pajak tersebut, PKP akan diperiksa terlebih dahulu oleh fiskus. Semua kewajiban perpajakan akan diperiksa dan kelebihan PPN tersebut diperhitungkan dengan pajak lainnya  jika terdapat pajak yang belum dibayar. Kemudian dapat memungkinkan jika hasil pemeriksaan fiskus atas PPN yang dilaporkan lebih bayar, menurut fiskus malah kurang bayar yang sangat besar.

Restitusi PPN pada setiap Masa Pajak
Kemudian bagi PKP berisiko rendah, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, setiap bulannya terjadi lebih bayar dan dapat langsung dilakukan restitusi PPN.

Fiskus tidak akan melangsungkan pemeriksaan, kelebihan pajak langsung diberikan kepada Wajib Pajak. Namun sewaktu-waktu pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines