TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sebanyak 9.397 Wajib Pajak Manfaatkan Diskon Pajak Beli Rumah Baru

· ·

Sebanyak 9.397 Wajib Pajak Manfaatkan Diskon Pajak Beli Rumah Baru

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan sebanyak 9.397 wajib pajak telah memanfaatkan fasilitas insentif pajak berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah baru. Insentif pajak tersebut telah membantu pemulihan sektor properti yang terpuruk karena tekanan pandemi.

"Per 31 Agustus 2022, PPN DTP pembeli rumah yang ditanggung pemerintah sudah mencapai 9.397 wajib pajak,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, belum lama ini.

Diskon pajak yang diberikan 25-50% untuk membeli rumah baru, berlaku hingga 30 September 2022 lalu. Diskon 50% diberikan untuk rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar. Sedangkan rumah sebesar Rp5 Miliar diberikan diskon PPN 25%.

Suryo mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk melanjutkan pemberian insentif pajak tersebut. "Kita tunggu saja hasil evaluasinya," kata Suryo.

Persyaratan untuk menerima fasilitas DTP PPN tahun 2022 tersebut sebagai berikut; menandatangani kontrak penjualan, menandatangani penuh akta penjualan di hadapan notaris dan pengalihan hak yang sebenarnya untuk menggunakan atau mengelola properti atau unit tempat tinggal yang siap untuk dipindahkan, yang dibuktikan dengan catatan penyerahan pada atau setelah 1 Januari hingga 30 September 2022.

Berita lainnya di Headlines