TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Insentif Pajak Mobil Baru dan Rumah Sepi Peminat

· ·

Insentif Pajak Mobil Baru dan Rumah Sepi Peminat

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan realisasi pemanfaatan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pembelian mobil baru yang ditanggung pemerintah (DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah yang juga DTP masih sepi peminat. Realisasinya tidak sesuai ekspetasi pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, pemanfaatan kedua insentif tersebut sampai dengan Juli 2022 masih relatif sedikit. Sementara kedua insentif tersebut akan berakhir pada September 2022.

Suryo mengatakan, sampai dengan Juli 2022 realisasi insentif PPnBM mobil DTP tercatat hanya Rp 385 miliar atau baru mencapai 23% dari pagu Rp1,66 triliun. Sedangkan, PPN atas rumah DTP tercatat hanya Rp104 miliar atau baru mencapai 6,1% dari pagu Rp1,7 triliun.

Suryo Utomo juga mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut tujuannya untuk mendukung dan membantu peningkatan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor yang disebutkan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi sampai dengan September.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022, insentif PPnBM atas mobil DTP diberikan pada 2 (dua) segmen kendaraan bermotor. Segmen pertama diberikan untuk golongan kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau atau dikenal sebagai kendaraan Low-Cost Green Car (LGCG) dengan harga maksimum senilai Rp200 juta dan memiliki kapasitas paling tinggi sebesar 1.500 cc.

Periode insentif untuk kendaraan segmen pertama diberikan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga periode 2022. Setelah itu, tidak diberikan lagi diskon PPnBM pada segmen LGCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019.

Pada kuartal pertama 2022, segmen LCGC masih diberikan diskon PPnBM sebesar 100%. Kemudian pada April hingga Juni 2022, diskon PPnBM berkurang jadi sebesar 66,66%. Lalu pada Juli hingga September 2022, diskon PPnBM tersisa sebesar 33,33%. Artinya, tarif PPnBM yang dibayarkan pada kuartal pertama sebesar 0%, kuartal kedua sebesar 1%, dan kuartal ketiga sebesar 2%.

Segmen kedua diberikan untuk kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga antara Rp 200 juga-Rp 250 juta. Diskon PPnBM sebesar 50% hanya diberikan pada kuartal pertama 2022, sehingga konsumen dikenakan tarif PPnBM sebesar 7,5%. Selain itu, insentif pada segmen kedua juga diberikan untuk mobil dengan pemberlian lokal di atas 80%.

Kemudian, mengenai PPN rumah DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022. Dimana untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimum Rp 2 miliar memperoleh insentif PPN sebesar 50%. Sementara untuk pembelian rumah dengan harga jula antara 2 miliar-5 miliar memperoleh insentif PPN sebesar 25%.

Rumah yang memperoleh insentif PPN DTP ini ialah rumah yang pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau rumah susun, serta belum pernah terjadi pemindahtanganan atas rumah tersebut.

Lebih lanjut, insentif PPN DTP ini bisa dimanfaatkan oleh setiap satu orang pribadi untuk satu rumah tapak atau satu unit hunian rusun. Kemudian, jika orang tersebut pernah memperoleh insentif PPN DTP tahun 2021, maka tetap bisa memanfaatkan insentif PPN DTP tahun 2022.

Berita lainnya di Headlines