TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sekolah Rakyat Siapkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas

Redaksi PajakOnline · 28 Jul 2025, 03.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Keberadaan Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. ​

“Presiden ingin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Wamensos Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

Selain menyiapkan generasi emas Indonesia, Wamensos juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan sekolah berasrama gratis itu diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekaligus membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai potensi daerah.

Ia mengatakan, melalui keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak hanya mendapatkan pendidikan. Tetapi juga keterampilan sesuai dengan potensi daerahnya.

"Sekolah Rakyat juga menjadi ruang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire. "Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire ada satu Sekolah Rakyat," kata Meki Nawipa.

Ia menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 6 dari 8 kabupaten di Papua Tengah yang menjadi daerah konflik. Banyak anak dari daerah konflik itu, kata dia, mengungsi dan tidak bersekolah. "Di Nabire ada lahan seluas 10 hektare. Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah," ucapnya.

"Mimika juga saya minta agar ada Sekolah Rakyat," katanya. Menurut dia, dua daerah tersebut merupakan daerah yang paling aman dari konflik sehingga cocok dan aman digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Untuk saat ini, kata dia, proposal pengajuan beserta dokumen persyaratan Sekolah Rakyat di Nabire sudah siap. Sementara dokumen usulan pendirian Sekolah Rakyat di Mimika dari Pemprov Papua Tengah akan menyusul.

Permohonan serupa juga datang dari Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik. Dia menyatakan mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare.

"Sibolga senang ada Sekolah Rakyat karena banyak anak putus sekolah," kata dia. Menurut dia, anak-anak di Sibolga banyak yang mengalami putus sekolah karena membantu orang tua berjualan ikan, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

"Kami siap dengan dokumen yang ada untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Kami harap bisa dikaji untuk menjadi prioritas tahun ini," kata dia.